FITRA: Rentan Korupsi, Ratusan Miliar Dana Bencana Asap Riau Tidak Diaudit

Kamis, 08 September 2016 - 07:30:04 wib | Dibaca: 2807 kali

Pemadaman Karhutla Riau

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Bencana kabut asap yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah 18 tahun terjadi, terjadi satu sampai dua kali periode kebakaran dalam sat tahun. Penanganan per periodenya bisa memakan waktu satu sampai dua bulan.

Tetapi mengapa bencana kebakaran hutan dan lahan terus terjadi, dan kenapa sampai saat ini tidak ada gambaran bahwa Riau akan merdeka dari kabut asap?

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyebutkan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan tidak pernah selesai karena hal tersebut merupakan proyek besar tahunan pemerintah.

Di mana setiap tahun, ratusan miliar rupiah dihamburkan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dana ratusan miliar yang bersumber dari APBN yang digelontorkan ke dana penanggulangan bencana disinyalir dikorupsi.

"Dana penanggulangan bencana asap selama ini tidak pernah diaudit. Penggunaan dananya juga tidak pernah transparan. Jadi ini kita nilai merupakan proyek besar pemerintah. Semua bisa nilai sendiri 18 tahun Riau terus dilanda bencana asap tanpa ada perubahan," kata Direktur FITRA Riau.

Dia menilai, pemerintah tidak pernah serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Riau khususnya. Penanganan asap ibarat pepatah "tiba di mata dipejamkan, tiba di perut dikempiskan". Artinya pemerintah baru sibuk saat asap sudah parah, sementara sebelum kebakaran tidak ada langkah kongkrit untuk mencegah.

"Pemerintah hanya sibuk penyelesaian sektor hilir yakni pemadaman. Sementara sektor hulunya yang merupakan akar permasalahanya tidak pernah jelas ujung pangkalnya. Seharusnya pencegahan itulah yang utama dari pada penanganan kebakarannya. Misalnya untuk korporasi jika tetap lahannya terbakar izinnya harus dicabut begitu juga dengan maskarakat," tegasnya.

"Sementara untuk pencegahan dini berdayakanlah warga untuk melakukan monitoring. Saya rasa mudah, pemerintah punya gubernur, walikota camat lurah dan perangkat desa, TNI dan juga Polri. Ini semua bisa diberdayakan untuk mencegah kebakaran asal aturan jelas dan tegas. Inikan setengah hati. Hanya sibuk memadamkan kebakaran," tambahnya.

Berdasarkan keterangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk 2013, penanggulangan kabut asap di Riau mencapai Rp103 Miliar. Dana tersebut diambil dari Rp300 miliar yang dianggarkan untuk enam provinsi. Artinya, hampir 50 persen dana penanggulangan kabut asap dihabiskan di Riau. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan sekitar 40 persen menjadi Rp164 Miliar.

Sementara untuk tahun 2015, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Tri Budiharto, menyebutkan pemerintah sudah mengalokasikan dana Rp385 miliar untuk penanggulangan bencana asap. Dana itu akan dibagikan ke enam provinsi yang terjadi kebakaran termasuk di Riau.

Dana tersebut menurutnya diperuntukan untuk menyewa helikopter dalam melakukan pemadaman melalui udara serta menyewa pesawat untuk melakukan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca). Pesawat itu menaburkan garam agar tercipta awan sehingga hujan bisa turun.

"Sebagian besar dananya memang untuk menyewa heli dan pesawat," kata Tri di Pekanbaru.**/rilis