Kapolri Didesak Evaluasi dan Pecat Kapolda Riau Serta Kapolres Kampar

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Konflik antara masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan PT Bumi Sekar Alam Lestari (SBAL) mengakibatkan kekerasan antara aparat Brimob dan warga di desa setempat. Dimana sebelumnya juga seorang mahasiswa desa setempat sudah dipenjara lantaran kerap mendampingi masyarakat menuntut penyelesaian dengan perusahaan perkebunan sawit itu yang diduga merampas lahan warga.

Kali ini, berdasarkan penuturan Anton, salah satu perwakilan warga Desa Koto Aman menyebutkan bahwa Brimob yang dikerahkan dilokasi areal konflik menabrak salah satu rekan mereka saat memprotes karena ada yang ditangkap dan dibawa menggunakan mobil aparat.

"Saat itu warga memprotes karena salah satu rekan kami diangkut oleh Brimob menggunakan mobil truk mereka, dan warga menghadang agar rekan kami dilepaskan, tapi aparat ngotot dan emosi hingga menabrak rekan kami" ungkap Anton kepada Gagasan 16 Juli 2019 sambil menunjukan video kejadian warga yang ditabrak.

Selain itu, terang Anton, salah satu warga yang diangkut ke mobil aparat itu saat dipulangkan ke tenda tempat mereka berdemo sudah lebam-lebam diduga karena dipukuli aparat.

Sementara itu, Made Ali, Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) saat dimintai tanggapan merespon kejadian tersebut mengecam tindakan aparat.

"Tindakan Brimob bertentangan dengan kerja Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Penyelesaian konflik tanah harus diselesaikan di GTRA" kata Made kepada Gagasan Jumat sore 19 Juli 2019.

Menurut Made, dalam kasus yang terjadi antara masyarakat Desa Koto Aman, pengunaan pidana itu langkah terakhir. "Tindakan brimob mengganggu kebijakan reforma agraria" ujar dia.

Atas insden itu, Made mendesak agar Tito Karnavian selaku Kapolri harus mengambil tindakan tegas. "Evaluasi kinerja (Kapolda Riau dan Kapolres Kampar) nya lalu dipecat" tegas dia.

Selain itu juga Made menyarankan agar Gubernur Riau Syamsuar dan BupatiKabupaten Kampar Catur Sugeng agar memberikan penugasan kepada Tim GTRA dalam menyelesaikan konflik masyarakat Koto Aman dengan PT SBAL.

"Mereka (Gubernur Riau dan Bupati Kampar) mesti serahkan konflik itu pada Tim GTRA. Biarkan Tim GTRA bekerja dulu, sembari Brimob dan polisi keluar dari lokasi konflik" tutup Made.

AKBP Adrian Kapolres Kampar sejak 15 Juli saat dikonfirmasi melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp terkait konflik tersebut hingga kini belum memberikan keterangan resmi.

Demikian juga melalui Humas Polres Kampar Deni Yusra saat dikonfirmasi hingga berita ini dilansir belum memberikan jawaban resminya.

Pihak PT SBAL melalui Manajernya Edi juga hingga kini belum memberikan keterangan resmi meskipun sudah dilakukan konfirmasi soal protes masyarakat Desa Koto Aman tersebut.

Reporter Nurul Hadi

Editor Arif Wahyudi