Daerah

REDD+ Bukan Solusi Penyelamatan Hutan Di Indonesia

[caption id="attachment_1787" align="alignleft" width="300"]Suryadi. SH Direktur YLBHI Pekanbaru Suryadi. SH Direktur YLBHI Pekanbaru[/caption] gagasanriau.com- Penyelamatan dan kelestarian hutan dengan mengedepankan hak kelola kepada rakyat/petani  adalah jalan keluar dari massifnya penghancuran hutan sekalipun skema REDD+ dikembangkan negara industrialis  untuk negara yang masih memiliki hutan sebagai penyedia karbon untuk menurunkan emisi karbon sebagai penyelamatan hutan. Hal ini disampaikan oleh Suryadi, SH Direktur Eksekutif YLBHI Pekanbaru dikantornya 1/3/2013. Hal ini untuk menyikapi pelatihan yang diadakan oleh salah satu organisasi lingkungan Transaparancy Indonesia International (TII) disebuah hotel mewah Swissbel In SKA yang berdurasi selama dua hari 28/2- sampai dengan 1/3/2013 Suryadi menambahkan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih penting,  maka omong kosong REDD+ jika keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal tidak mengalami perbaikkan untuk mengontrol dominasi dan monopoli penguasaan sumber daya alam bangsa ini. Dan akan  menjadi momok menakutkan bagi petani  karena selalu menjadi bagian yang dirugikan dalam setiap konflik yang terjadi. Pemantauan atas REDD+ pada implimentasinya jika jadi dilaksanakan maka akan menjadi persoalan baru yang bernama korupsi karena celah korupsi terbuka luas mulai dalam perencanaan, penentuan kawasan, rumusan kebijakan sampai pada level penegakan hukumnya.
Suryadi menganalisis bahwa skema REDD+ jangan sampai sebagai cuci tangan dari kebijakan kehutanan yang koruptif pada masa lalu.*Adit*


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar