Daerah

Legislator Minta BPN Bersikap Netral Soal Sengketa Pertanahan

[caption id="attachment_3245" align="alignleft" width="300"]Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional[/caption] gagasanriau.com -Anggota Komisi II DPR Rahadi Zakaria meminta jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersikap netral, khususnya terkait aksi demo blokade jalan di Tol Cikampek beberapa waktu lalu oleh petani dan masyarakat Karawang, Jawa Barat, belum lama ini. Rahadi Zakaria kepada pers di Jakarta, Kamis, menilai BPN disinyalir lebih berpihak kepada pemilik modal atau pengusaha dalam setiap sengketa dan konflik tanah. "Seharusnya BPN berada di tengah-tengah dan tidak hanya memerhatikan para pemilik modal," katanya. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, aksi blokade jalan itu disinyalir sebagai bentuk akumulasi kekesalan petani terhadap sistem kinerja BPN. Aksi itu sejatinya dapat dihindari apabila aparat BPN mengerti akar permasalahan, yakni masalah pertanahan. "Karena itu, pendekatan dan penanganan setiap kasus tanah pasti berbeda. Apalagi akar permasalahan soal pertanahan sangat beragam. Dengan begitu setiap deputi yang ada di BPN harus sinergi dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Sehingga, metode penyelesaian kasus tanah lebih detil," katanya. Ia berharap, BPN menggunakan terobosan dan paradigma baru dalam menyelesaian sengketa dan konflik tanah. Karena angka konflik dan sengketa pertanahan setiap tahunnya meningkat. "BPN diharapkan tidak gagap dalam menanggapi serta merespon setiap konflik dan sengketa pertanahan yang baru muncul. Jika tidak maka fenomena gunung es terhadap kasus konflik dan sengketa pertanahan sewaktu-waktu bisa meledak. Dikhawatirkan aksi protes petani makin kuat. Itu semua sudah saya sampaikan saat RDP dengan BPN," ujar Rahadi.(*) antaranews


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar