Naskah Hak Angket Terkait Eskalasi Gate Sudah Diserahkan ke Pimpinan DPRD Riau

KPK Harus Periksa Plt Gubri, Pimpinan DPRD Riau, Plt Sekda, dan Kemendagri


Dibaca: 5896 kali 
Kamis,21 April 2016 - 21:16:56 WIB
KPK Harus Periksa Plt Gubri, Pimpinan DPRD Riau, Plt Sekda, dan Kemendagri logo KPK

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pasca naskah penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau terkait pembayaran hutang eskalasi telah siap administrasinya. Satu diantara pengusul hak angket berharap segera ditindaklanjuti oleh pimpinan. Dimana naskah tersebut telah diberikan nomor registrasi dan diserahkan oleh Sekretaris DPRD Riau Kaharuddin ke pimpinan

"Ya benar naskah hak angket sudah selesai, kita berharap segera ditindaklanjuti oleh pimpinan. Kita ingin agar Plt Gubri (Pelaksana Tugas Gubernur Riau. Red) Arsyadjuliandi Rachman, seluruh pimpinan DPRD, Plt Sekda dan pihak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) diperiksa segera. Saya sudah berkomunikasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memeriksa pihak-pihak tersebut"tegas HM Adil anggota DPRD Riau pengusul hak angket yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) kepada GagasanRiau.Com Kamis malam (21/4/2016).

Karena dikatakan olehnya lagi, sangat dicurigai sekali bahwa dana eskalasi senilai Rp.220 milyar tersebut seperti "perampokan uang rakyat"ditengah jalan. "Jika KPK tak segera bertindak hal ini akan berulang kembali ditahun berikutnya, ini jelas ada penumpang gelap saat anggaran sudah selesai tiba-tiba ada mata anggaran yang sudah ditolak kok masih ada":tukas Adil.

Sementara itu dirilis dari riauterkinicom, Kaharuddin Sekwan DPRD Riau menyatakan nomor registrasinya naskah hak angket tersebut sudah dibuta dan naskah penggunaan hak angketnya sudah diserahkan ke pimpinan di Gedung DPRD Riau, Kamis (21/04/16).

Sementara itu, Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau menyatakan jika dirinya belum melihat naskah hak angket yang diserahkan sekretaris dewan. Politisi PDI Perjuangan ini akan mencek naskah yang dimaksud.

"Jika sudah sampai ke kami, maka akan dikaji kelayakannya. Setelah layak untuk dilanjutkan, maka akan dibawa ke dalam rapat BanMus untuk kemudian dijadwalkan paripurnanya. Apakah nantinya disepakati untuk dibentuk Pansus hak angket atau tidak," ungkapnya.

Reporter Ginta Gudia


Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,12 Juli 2019 - 15:21:01 WIB

    KPK Harus Usut Tuntas Kasus Bowo Sidik Libatkan Pemkab Meranti

    KPK Harus Usut Tuntas Kasus Bowo Sidik Libatkan Pemkab Meranti GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas dalam kasus anggota DPR RI Bowo Sidik yang diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Kepulauan Meran
  • Selasa,09 Juli 2019 - 20:29:52 WIB

    Kapolda Riau Didesak Tindak Tegas Judi Gelper

    Kapolda Riau Didesak Tindak Tegas Judi Gelper GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Kapolda Riau Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo didesak untuk bertindak tegas terhadap praktek perjudian berkedok gelanggang permainan (gelper) yang tumbuh subur di Kota Pekanbaru dan beberapa kota
  • Selasa,09 Juli 2019 - 17:08:10 WIB

    GRB Layangkan Surat ke KPK Pertanyakan Bupati Bengkalis Tak Kunjung Ditahan

    GRB Layangkan Surat ke KPK Pertanyakan Bupati Bengkalis Tak Kunjung Ditahan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Gerakan Riau Bersih (GRB) melayangkan surat untuk mempertanyakan kepada KPK RI terkait belum ditahannya dua kepala daerah yang sudah ditetapkan Tersangka oleh lembaga kebal hukum tersebut.
  • Selasa,09 Juli 2019 - 15:42:47 WIB
    Demo di Kejati Riau;

    ''KPK'' Desak KPK Tangkap Walikota Dumai Zulkifli AS

    ''KPK'' Desak KPK Tangkap Walikota Dumai Zulkifli AS GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU  - Gabungan masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Pengawasan Korupsi (''KPK'') mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Walikota Dumai Zulkifli AS.
  • Jumat,05 Juli 2019 - 00:31:13 WIB

    Dalam Kasus Bowo Sidik, KPK Diminta Usut Gratifikasi Melibatkan Pejabat Kabupaten Meranti

    Dalam Kasus Bowo Sidik, KPK Diminta Usut Gratifikasi Melibatkan Pejabat Kabupaten Meranti GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas soal kasus gratifikasi anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso berasal dari pengurusan anggaran di dua daerah. Dan salah satunya adalah
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker