KPK Ayo Usut Mafia Anggaran Di Inhil Yang Gunakan Kekuatan Politik


Dibaca: 3744 kali 
Sabtu,07 Mei 2016 - 12:53:26 WIB
KPK Ayo Usut Mafia Anggaran Di Inhil Yang Gunakan Kekuatan Politik Logo KPK

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Aktifis anti korupsi mengecam dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dan menangkap pelaku mafia anggaran di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Dimana beredar isu indikasi adanya intervensi kekuataan politik yang mengatur dan mengintervensi 8 proyek Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) di daftar lelang  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Inhil.  

"Kita meminta agar KPK segera tanggap dan mengusut kekuatan jahat yang ingin merusak pembangunan di Riau, khususnya Kabupaten Inhil. Ini preseden buruk bagi Bumu Lancang Kuning jika masih di obok-obok oleh mafia anggaran tersebut"kata Broery MPN geram kepada GagasanRiau.Com Sabtu siang (7/5/2016).

Untuk itu dikatakan Broery lagi, dirinya berharapa agar seluruh warga di Riau untuk terlibat aktif mengawasi bentuk kejahatan yang akan merugikan bagi pembangunan di Bumi Lancang Kuning ini.

"Kejahatan ini harus dilawan dan di perjuangkan bersama-sama seluruh kekuataan rakyat. Kita tak ingin bumi Lancang Kuning di rusak-rusak oleh mafia, ini negara yang, bukan tak bertuan, ada aturan hukum, dan ingat kedaulatan negara diatas segala-galanya"tukas Broery.

Sebelumnya dari pemberitaan media online di Riau menuliskan berbagai isu adanya intervensi politikus dari Jakarta, untuk mengatur dan menguasai 8 proyek APBN di daftar lelang di situs resmi LPSE Inhil. Dimana 8 proyek senilai 186,64 miliar dari APBN 2016 untuk Pemkab Inhil tersebut menghilang  dari daftar. (baca juga Adik Anggota DPR Dikabarkan Tertangkap Saat Nyabu di Tembilahan)

Dituliskan oleh Riauterkinicom, hilangnya paket proyek tersebut, karena tekanan seseorang berinisial H, diketahui adik kandung salah seorang mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Sebelum hilangnya penayangan pelelangan 8 paket pekerjaan tersebut d website LPSE Kabupaten Indragiri Hilir, H bersama rekannya dari Jakarta sempat mendatangi kediaman dinas Bupati Inhil HM Wardan.

Dimana H, dituliskan riauterkini, kedatangannya tersebut untuk "mengkondisikan' agar 8 paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Inhil tersebut dapat mereka kuasai seluruhnya, dengan alasan mengucurnya bantuan dana dari pusat bagi 8 paket tersebut hasil 'perjuangan' mereka.

Bahkan, saat itu dikabarkan H sempat marah-marah dan menekan akan 'membatalkan' paket pekerjaan tersebut, karena merasa tidak ditanggapi dengan baik keinginannya untuk mendapatkan 8 paket pekerjaan tersebut.

Setelah kejadian inilah 8 paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Inhil yang sempat ditayangkan di website LPSE sejak tanggal 29 April lalu tersebut, raib.

Adapun 8 paket pekerjaan peningkatan jalan senilai Rp 186,64 miliar tersebut, yakni peningkatan jalan ruas Sungai Teritip-Sungai Guntung/DAK-AFFIRMASI/ APBN senilai Rp 3,01 M, peningkatan jalan ruas Kota Baru-Sanglar STA 00+700-03+020/paket B senilai Rp 16,25 M, peningkatan jalan Sanglar-Pulau Kijang/paket C senilai Rp 31,84 M, peningkatan jalan Sungai Piring-Teluk Pantaian/paket 3/ senilai Rp 37,71 M.

Peningkatan jalan Sungai Dusun-Sungai Piring/paket 2/ senilai Rp 18,67 M, peningkatan jalan Sungai Luar-Sungai Dusun/paket 1/ senilai Rp 32,36 M, peningkatan jalan Teluk Pantaian-Teluk Pinang/paket4/ senilai Rp 22,11 M dan peningktan jalan menuju Bandara Tempuling/DAK -IPD/APBN/ senilai Rp 24,69 M.

Pihak LPSE hanya menyampaikan alasan pembatalan pelelangan tersebut berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Inhil yang mereka sempat tampilkan di websitenya.

Bunyinya 'Pembatalan pelelangan tersebut berdasarkan surat dari Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kabupaten Inhil Nomor : 620/BMSDA/BM-V/2016/258 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dengan ini kami membatalkan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan ini, dengan alasan perlu adanya persyaratan-persyaratan yang perlu ditinjau ulang untuk disempurnakan'.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Inhil, Irzal Ahmad belum dapat dimintai konfirmasinya lebih jauh mengenai pembatalan pelelangan 8 paket pekerjaan peningkatan jalan tersebut.

Reporter Naldi Sitanggang
sebagian sumber riauterkini


Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KABAR TERKINI
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker