GagasanRiau.com,PEKANBARU - Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 di Provinsi Riau, yaitu Pilkada Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar bisa terancam batal dilaksanakan. Sebab sampai saat ini, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum ditandatangani antara KPU dengan kedua pemerintah daerah. Padahal batas waktu penandatangan sebagaimana ditetapkan KPU RI, tinggal dua hari atau paling lambat tanggal 22 Mei 2016.

Saat ditanyakan kepada Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin mengaku bila kebutuhan dana masih belum bisa dipastikan, maka tahapan tidak bisa dijalankan. Sebab KPU tidak memiliki anggaran untuk melaksanakannya.

"Jika sampai batas waktu pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS NPHD belum ditanda tangani juga, maka Pilkada Kota Pekanbaru atau Kabupaten Kampar pelaksanaannya bisa ditunda," jelasnya, Kamis (19/5/2016).

Dia mengatakan, pihaknya berharap agar anggaran tidak menjadi wacana tetapi dituangkan dalam NPHD, sehingga KPU tidak khawatir soal anggaran. "Jangan seperti pelaksanaan Pilkada sebelumnya, dijanjikan anggaran tetapi setelah dilaksanakan, angggarannya juga tidak dicairkan," katanya.

Sementara itu, sebelumnya saat ekspose di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, KPU Kampar dan KPU Pekanbaru menyampaikan sudah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah masing-masing untuk mempersiapkan pembiayaan pelaksanaan Pilkada 2017.

"Kami sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 33 miliar, namun belum diketahui persetujuan dari Pemko Pekanbaru," kata Ketua KPU Kota Pekanbaru, Amiruddin Sijaya seperti dilansir RRI.

Sedangkan Ketua KPU Kampar, Yatarullah mengatakan KPU Kampar mengajukan anggaran sebesar Rp 35 miliar dan sudah beberapa kali dilakukan pembahasan dengan Pemda Kampar. "Kami sebenarnya tinggal penandatangan saja, karena persetujuan lisan sudah disampaikan," ungkapnya.***



Editor: Neldi