Pendidikan

Dewan Minta Nasib Guru Honor Diperhatikan

ILUSTRASI : Nasib guru honorer

GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemindahan kewenangan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah semakin dekat. Menurut perencanaannya, alih kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi akan dilangsungkan pada Oktober 2016 mendatang. Namun hingga kini, perhatian terhadap nasib guru honor tak kunjung menjadi fokus perubahan.

 

Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Riau, Husni Tamrin mengatakan pihaknya sangat mendukung pemindahan kewenangan tersebut. Karena menurutnya dengan demikian, Pemerintah Daerah bisa lebih fokus menangani pendidikan berdasarkan kewenangan masing-masing.

 

“Kita sangat setuju soal pemindahan kewenangan ini, tapi kita minta kepada Pemprov Riau agar jangan biarkan guru honor terabaikan begitu saja. Karena selain kontrak Provinsi, juga sangat banyak guru honor ini kontraknya masih di Kabupaten/Kota,”tutur Tamrin kepada GagasanRiau.Com, Jumat (17/6).

 

Menurut penilaiannya, jika para guru honor diabaikan maka ia yakin akan muncul masalah dan gejolak nantinya. Karena jumlah guru honor yang menggantungkan harapan mereka dengan mengajar sangatlah banyak.

 

“Itu akan menjadi gejolak nanti. Pemprov harus ambil kebijakan. Karena satu SMA itu jumlah guru honornya bahkan ada yang mencapai 10 hingga 30 orang,”imbuhnya.

 

Selain itu, setelah penyerahan kewenangan nantinya, Tamrin meyakini akan terjadi kekurangan guru kembali. Tentunya hal tersebut akan menjadi persoalan yang sulit ketika Provinsi memutuskan untuk mengangkat tenaga honor lagi dengan jumlah yang banyak. Karena itu, menurutnya menggunakan guru honor yang ada sebelumnya adalah langkah yang tepat.

 

“Guru honor harus disejahterakan. Kalau perlu, disejahterakan lebih dari anggota DPRD seperti kami ini. Karena sebagian dari mereka jasanya tidak terhitung nilainya, terutama yang sudah mengabdi cukup lama," kata dia. (*)

 

Editor : Ramadhani Sitanggang


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar