GagasanRiau.Com Pekanbaru - Lambannya penyusunan dan pengesahaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menurut Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman karena jajarannya dari seluruh satuan kerja tidak transparan dan lamban kinerjanya.

"Saya nilai SKPD masih ragu dalam penyusunan APBD atau masih ada yang ditutupi, mari kita buka-bukaan dan transparan juga kepada DPRD," kata Gubernur Riau yang akrab disapa Andi Rachman dalam Workshop sosialisasi peraturan menteri dalam nomor 31 tahun 2016 di Hotel Grand Central di Pekanbaru,  Senin (27/6/2016) seperti dirilis antarariau.

Sosialisasi Pemendagri nomor 31 tahun 2016 mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2017. Ditekankan Andi Rachman tentang keterbukaan ini dimaksudkan agar adanya sinergi antara satuan kerja baik pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Keterbukaan ini agar terjalinnya sinergi masing-masing satuan kerja," katanya.

Ia menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ada lagi keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahan APBD 2017 karena berpengalaman dari APBD 2016 mengalami "molor" waktu dari yang ditetapkan.

"Diharapkan APBD harus tepat waktu, ada yang perlu dikonsultasikan, membuka diri kepada DPRD," katanya pula.

Hadir ditempat yang sama Anggota DPRD Riau, Ilyas HU mengatakan persoalan APBD yang selalu mengalami keterlambatan karena dinilainya aspirasi dan pokok pikiran dewan tidak dipertimbangkan dalam penyusunan APBD.

"Jika aspirasi dan pokok pikiran kami dimasukkan, mungkin persoalan ini tidak akan berlarut-larut," ungkapnya.

Editor Arif Wahyudi