GagasanRiau.Com Pekanbaru - Lahan Gambut yang banyak dikelola secara massif untuk perkebunan sawit dan tanaman akasia oleh Perusahaan bubur kertas disinyalir banyak terbakar. Dimana berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru mendeteksi sebanyak 23 titik panas mengindikasikan adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di mana 15 titik panas di antaranya terjadi di lahan gambut di Provinsi Riau.

"Hasil pantauan satelit hari ini baik Terra maupun Aqua pagi ini, kedua satelit sama-sama mendeteksi 23 titik panas terjadi di Sumatera, 15 titik di antaranya berada di Riau," papar Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru, Sugarin di Pekanbaru, Senin (4/7/2016).

Dia menjelaskan, 23 titik panas di wilayah Pulau Sumatera tersebut terdiri dari tiga provinsi seperti daratan Riau 15 titik, Sumatera Utara 7 titik dan daratan Bangka Belitung 1 titik panas.

Untuk wilayah daratan di Riau, lanjutnya, titik panas terkonsentrasi di Kabupaten Pelalawan sebanyak 10 titik dan tersebar pada dua kecamatan seperti Ukui 6 titik dan Pangkalan Kuras 4 titik.

Lalu di Kabupaten Rokan Hilir 3 titik panas tersebar di dua kecamatan seperti Bangko 2 titik dan Pasir Limau Kapas 1 titik, kemudian di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti masing-masing 1 titik panas.

"Dari 15 titik panas tersebut, 9 di antaranya dipastikan sebagai titik api atau berpotensi terjadinya karlahut dengan memiliki tingkat kepercayaan di atas 70 persen," ucapnya.

Sugarin merinci, 9 titik panas tersebut terpantau berada di Kecamatan Ukui 4 titik dan Kecamatan Pangkalan Kuras 2 titik, kemudian Kecamatan Bangko 2 titik dan Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti 1 titik.

"Keberadaan titik panas dan titik api di Riau cenderung bersifat fluktuatif. Seperti beberapa pekan terakhir terpantau titik panas nihil, tapi secara tiba-tiba alami lonjakan selama beberapa hari menjadi 31 titik seperti pekan lalu," jelas dia.

Komandan Resor Militer 031/WB Brigjen TNI Nurendi, juga menjabat sebagai Komandan Satgas Karlahut menyatakan Pemerintah Provinsi Riau sepakat menetapkan untuk memperpanjang status siaga darurat karlahut berakhir hingga 30 November 2016.

Ia menjelaskan, bahwa penetapan status siaga selama lima bulan tersebut tidak berarti tidak mampu menangani bencana kebakaran, melainkan meningkatkan upaya preventif yang telah dilakukan sejak awal tahun ini.

"Status siaga darurat, ditetapkan sebagai upaya preventif yang kita lakukan sejak awal harus terus dimaksimalkan," katanya.

Sepanjang tahun ini, seluruh personel tergabung dalam Satgas Karlahut terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan seperti membangun ribuan sekat kanal dan penegakan hukum.(ANT)

Editor Arif Wahyudi