Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau Hardianto juga mengkritisi masih minim serapan APBD yang dilakukan oleh mitra kerjanya hingga pertengahan tahun 2016, salah satunya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air yang termasuk dalam daftar terendah realisasi anggaran.

"Kami sudah berkomunikasi secara lisan dengan ESDM masalah rendah serapan anggaran itu, mereka sudah menyusun kiat untuk memasuki triwulan III tahun ini dan akan terus mengupayakan anggaran di atas 75 persen. Sedangkan dengan Dinas Cipta Karya sampai saat ini memang belum ada komunikasi," kata Hardianto lagi.

Dia mengakui komunikasi memang menjadi kendala antara Komisi D dan Cipta Karya itu, sehingga mereka tidak tahu apa saja persoalan penghambat serapan anggaran.

Lebih lanjut dikatakan politisi Gerindra Riau ini, sebagaimana sudah tercantum dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, disinyalir menjadi salah satu penghambat serapan anggaran, mengingat hampir separuh program mitra kerja Komisi D yang tidak bisa dijalankan.

"Minim komunikasi yang dilakukan Cipta Karya ini memang tidak mengganggu dalam hal serapannya, namun dengan komunikasi itu kan kami dapat mengetahui apa saja permasalahannya," ujarnya lagi.