GagasanRiau.Com Pekanbaru - Kalangan dokter merasa ada yang salah dalam penafsiran terkait kasus vaksin palsu di pandangan masyarakat. Dan kesalahan persepsi ini memicu terjadinya aksi kekerasan terhadap tenaga medis ini. Terkait aman nya kondisi obat yang digunakan lebih memiliki peran adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam hal ini.

"Yang harus juga dimintai pertanggungjawaban dari merebaknya vaksin palsu yang sudah sekitar 13 tahun di republik ini tentunya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Karena secara tanggungjawab kinerja dan moral merekalah yang paling berwenang dalam hal pengawasan obat dan sejenisnya, mulai dari tahapan produksi, distribusi dan penggunaannya di masyarakat. Semoga Presiden segera melakukan restrukturisasi dan pembenahan internal dari badan ini" ungkap aktifis dokter James Allan Rarung kepada GagasanRiau.Com Sabtu (16/6/2016) melalui pesan elektroniknya.

Ditambahkan olehnya lagi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia juga harus melakukan pembenahan dan pengawasan yang ketat dalam hal pengadaan, penyimpanan dan penggunaan obat di RS, klinik dan praktek dokter mandiri. Karena katanya lagi, Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah juga memiliki tanggungjawab ini.