Menurut Aherson, ada ratusan kendaraan dinas di tangan pejabat-pejabat Pemprov Riau yang sudah patut dilelang, namun Pergub untuk pelelangan mobil dinas itu sampai saat ini belum diteken oleh gubernur.

"Kalau dianggarkan terus menerus berapa anggaran yang dibuang-buang begitu saja," kata Aherson.

Ia menambahkan, jika kendaraan dinas tersebut dilelang maka banyak dana yang dapat masuk ke kas daerah. Dikatakannya, jika seluruh aset yang ada di Pemprov dikelola dengan sangat baik maka bisa menambah pemasukan Rp400 miliar setiap tahunnya.

"Coba kalau dilelang berapa keuntungan yang didapatkan, karena tidak ditanggung lagi biaya pemeliharaannya oleh Pemprov. Sekarang ini banyak pejabat seperti kabid, kabag yang mendapatkan mobil dinas, itu kan tidak seharusnya diberi, kalau kendaraan dinas itu dilelang dia bisa beli juga nanti," katanya.