Hakim Agung Takdir Rahmadi.

Masih Kuat Kebijakan Pro Investasi Tapi Rugikan Lingkungan Hidup


Dibaca: 1558 kali 
Senin,01 Agustus 2016 - 08:49:20 WIB
Masih Kuat Kebijakan Pro Investasi Tapi Rugikan Lingkungan Hidup Foto Illustrasi

GagasanRiau.Com Jakarta - Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia.

Karen itu penegakan hukum lingkungan perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi dan signifikansi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan.

Karena itu Mahkamah Agung mengadakan pelatihan bagi 164 hakim untuk menjadi hakim dengan sertifikasi lingkungan hidup. Pendidikan dan pelatihan ini kerja sama dengan Program UNDP REDD+ Indonesia dan dukungan Pemerintah Norwegia.

"Gelombang pertama pelatihan dilaksanakan pada 27 Juli hingga 6 Agustus 2016 dan gelombang kedua pada 18-31 Agustus 2916," kata Hakim Agung, Prof. Dr.  Takdir Rahmadi. Kegiatan itu dilakukan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Diklat MA di Ciawi, Bogor.

Saat ini, ada sekitar 8000 hakim di Indonesia. Menurut Takdir yang menjabat Ketua Kelompok Kerja  Lingkungan Hidup Nasional MA, kebanyakan mereka untuk bidang-bidang seperti tindak pidana korupsi, perikanan atau maritim, niaga, anak, dan lainnya.

Takdir yang menjabat Ketua Kamar Pembinaan MA, menjelaskan baru 403 hakim yang bersertifikasi lingkungan atau 5 persen dari jumlah hakim. Kami alokasikan dana, katanya, untuk menambah hakim bersertifikasi lingkungan sebanyak 80 hakim setiap tahun.

Hatta Ali menjelaskan persoalan lingkungan hidup muncul disebabkan oleh lemahnya substansi, struktur dan kultur hukum lingkungan hidup yang ada. Hal itu ditandai dengan masih banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang multi tafsir.

Lemahnya struktur hukum diindikasikan oleh masih kuatnya kebijakan yang pro investasi namun merugikan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Terkait di sini adalah belum satunya pemahaman, persepsi maupun langkah gerak di antara para pemangku kepentingan lingkungan hidup termasuk penegak hukum.

Sedangkan lemahnya kultur hukum, kata Hatta Ali,  diindikasikan oleh lemahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hatta Ali mengatakan bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup didesain untuk merespon kelemahan undang-undang sebelumnya. Termasuk perkembangan lingkungan hidup ke depan serta isu-isu yang terkait
perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.**/sumber tempo.co

 


Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,13 November 2018 - 18:16:34 WIB
    Gerakan Sekolah Angkasa Cinta Lingkungan di Lanud Rsn

    Yasarini Lanud Rsn Ajak Siswa TK Bersih Lingkungan

    Yasarini Lanud Rsn Ajak Siswa TK Bersih Lingkungan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dalam rangka mendukung gerakan Sekolah Angkasa cinta lingkungan, Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Lanud Roesmin Nurjadin bersama seluruh siswa melaksanakan bersih-bersih di lingkungan
  • Kamis,08 November 2018 - 15:34:56 WIB

    Plank Rambu Peringatan Daerah Rawan Buaya

    Plank Rambu Peringatan Daerah Rawan Buaya GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sebanyak 6 personil turun, dipimpin langsung oleh Kepala Resort Pekanbaru, Jaya Sitorus melakukan pemasangan plank peringatan Daerah Rawan Buaya.   D
  • Rabu,07 November 2018 - 16:11:57 WIB
    Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasiona

    Balai Besar KSDA Riau Lepas Satwa Liar ke Alam Bebas

    Balai Besar KSDA Riau Lepas Satwa Liar ke Alam Bebas GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - 5 Nobember 2018 bertepatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Balai Besar KSDA Riau gelar pelepasliaran satwa dilindungi di kawasan konservasi dalam pengelolaan Balai Besar KSDA Riau
  • Rabu,17 Oktober 2018 - 17:36:15 WIB

    JMGR Sebut APR Ancaman Baru Kawasan Gambut di Riau

    JMGR Sebut APR Ancaman Baru Kawasan Gambut di Riau GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) sebut PT Asia Pacifik Rayon (APR) pabrik pengolahan Viscose Staple Fiber (VSF) memproduksi serat rayon di Kerinci Kabupaten Pelalawan
  • Rabu,17 Oktober 2018 - 10:28:35 WIB

    APRIL Bangun APR, Ancaman Karhutla di Riau Kedepannya Semakin Mengerikan

    APRIL Bangun APR, Ancaman Karhutla di Riau Kedepannya Semakin Mengerikan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Isnadi Esman menyatakan bahwa ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bumi Lancang Kuning akan semakin mengerikan dari sebelumnya
KABAR TERKINI
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker