Lingkungan

Menunggu 10 Tahun, Akhirnya Izin HTI PT LUM di Meranti Dicabut Menteri LHK

Abdul Manan

GagasanRiau.Com Selat Panjang - Menteri LHK Siti Nurbaya akhirnya mencabut izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Lestari Unggul Makmur (LUM) seluas 10.930 hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya lahan ini dikelola masyarakat.

"Kita berharap ada investasi di bidang perkebunan sagu dan hutan tanaman yang berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti kayu kapal," kata Bupati Mernti, Irwan Nasir, saat syukuran dengan masyarakat Tebingtinggi Timur di halaman Kantor Camat Tebingtinggi Timur, Selasa (9/8/2016).

Menurut Abdul Manan, salah seorang tokoh masyarakat Tebingtinggi Timur, perjuangan mereka tidak singkat. Sejak tahun 2006 hingga mendapatkan hasil tahun 2016, atau berjalan 10 tahun.

Abdul Manan menceritakan, tahun 2008 Wakil Bupati Bengkalis Normansyah pernah datang untuk bernegosiasi dengan masyarakat 3T. Tentu hal ini ditolak, lantaran lahan yang akan dijadikan konsesi HTI PT LUM, 60 persennya sudah di olah masyarakat sejak tahun 1950, yaitu dengan menanam sagu. Sedangkan tahun 1960-an, kata Manan lagi, sudah ada pengembangan sagu.

Setelah itu, kata Manan, mereka mulai berkoordinasi dengan beberapa NGO dan organisasi itu siap membantu. Mereka menyampaikan ke pemerintah provinsi maupun pusat bahwa masyarakat mampu mengelola lahan gambut dengan baik.

Turunnya Jokowi ke Sungaitohor beberapa waktu lalu, menjadi puncak perjuangan masyarakat dan mereka memastikan kepada Jokowi bahwa masyarakat mampu mengelola lahan gambut dengan baik, bukan menanam akasia maupun sawit.

Camat 3T Helfandi SE MSi mengatakan, area yang cabut izin oleh Menteri LHK itu seluas 10.930 Ha. Konsesi itu masuk di tujuh desa antara lain Sungaitohor, Sungaitohor Barat, Lukun, Nipah Sendanu, Sendaru Darul Ihsan dan Tanjungsari. Kata Helfandi, kedepannya eks lahan HTI PT LUM itu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yaitu dijadikan hutan desa.

Pengajuan terhadap hutan desa, itu telah disampaikan ke masyarakat. Mereka berharap dukungan dari bupati supaya ada sinkronisasi antara pembangunan kecamatan dengan pihak kabupaten.**

Editor: Arif Wahyudi
 


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar