GagasanRiau.Com Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat untuk membahas pembukaan lahan gambut yang dilakukan anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di areal konsesi Badan Restorasi Gambut (BRG) di Desa Bagan Melibur, Kepulauan Meranti, Riau.

Rapat digelar di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Jumat (9/9/2016), dimulai sekitar pukul 07.30 WIB.

Rapat dihadiri oleh eselon 1 KLHK yakni Sekjen, Dirjen Gakum, Dirjen PPKL, Dirjen PPHL. Pihak Badan Restorasi Gambut (BRG) , Presiden Direktur PT RAPP Tony Wenas, Sutainability Coordinator PT RAPP Ikhsan, Coorporation Affairs Director PT RAPP Agung Laksamana, GM CD Stakeholder Relations PT RAPP Wan Jack juga hadir dalam rapat dan berlangsung secara tertutup.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BRG Nazir Foead melakukan inspeksi mendadak di Desa Bagan Melibur, Kepulauan Meranti, Riau untuk mengecek informasi dari masyarakat terkait perusahaan yang membuka lahan gambut baru.

"Kami ke Pulau Padang ini untuk merespons laporan masyarakat bahwa RAPP telah melakukan operasi di lahan gambut dengan membuat sejumlah kanal. Terkait laporan itu, kami telah meminta klarifikasi dokumen dari RAPP. Sekarang kami melakukan sidak guna melihat langsung kondisinya," ujar Nazir.

Dalam rapat yang berlangsung hari ini, juga akan dibahas terkait penghadangan tim BRG saat melakukan sidak yang dijanjikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya beberapa waktu lalu.**/detik.com