GagasanRiau.Com Pekanbaru - Karena terindikasi mencurigakan dan adanya ketidak layak kan dalam mekanisme pemberian dana Bantuan Sosial (Bansos) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2016. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengintruksikan agar Pemerintah Provinsi melakukan kajian ulang.

DPRD Riau melalui Komisi C menyatakan, akan memeriksa seluruh proposal yang bakal menerima dana hibah dan bantuan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat yang dinilai kurang terverifikasi.

"Kita sepakat semua penerima hibah bansos dimintai proposalnya. Lalu kita cek dan sesuaikan betul atau tidak kerja tim verifikasi" kata Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson di Pekanbaru, Selasa.