GagasanRiau.Com Pekanbaru - Program pembangunan infrastruktur Jalan Tol Pekanbaru- Dumai yang digagas oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membuat harapan cerah bagi Organisasi Angkutan Darat atau Organda Riau.

Untuk itu organisasi angkutan itu meminta pemerintah untuk segera merealisasikan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer.

"Kalau tidak di tahun ini, kapan lagi. Kami sebagai pengguna transportasi sudah tunggu telalu lama, yakni 16 tahun," papar Ketua Organda Riau, Muhammad Nasir di Pekanbaru, Selasa (15/11/2016).

Menurut dia, upaya dari pemerintah daerah terutama tingkat provinsi telah maksimal dalam mendesak pemerintah pusat dalam mulai pengerjaan proyek tersebut.

Tercatat semula Presiden Joko Widodo direncanakan bakal meresmikan proyek pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sejak akhir November 2015.

Namun pembangunan jalan tol merupakan bagian ruas Tol Trans Sumatera urung dilakukan, meski telah direncanakan kehadiran Presiden untuk groundbreaking atau peletakan batu pertama hingga kini.

Kondisi itu diperkirakan menimbulkan keterlambatan pekerjaan PT Hutama Karya (Persero) yang telah ditunjuk pemerintah, merealisasikan proyek infrastruktur jalan Tol Trans Sumatera termasuk ruas Pekanbaru-Dumai pada Desember 2019.

"Akibatnya, kami terus tanggung pungutan liar (pugli) terutama truk CPO tujuan Pelabuhan Dumai. Sebab, pungli kerap terjadi di jalan lintas Pekanbaru-Dumai," katanya.

Pemerintah kembali menugaskan PT Hutama Karya yang saat ini tengah mengerjakan proyek infrastruktur jalan Tol Trans Sumatera membangun tol tambahan sebanyak tiga ruas.

"Tiga ruas itu, memang tambahan sesuai perpres. Ruas ditentukan oleh menteri PU (Pekerjaan Umum). Menteri PU bulan Mei lalu telah berikan, tapi yang satu revisi. Perpres bilang yang satu adalah Tebing Tinggi-Kisaran 60 kilometer (km). Sekarang SK Menteri PU itu Tebing Tinggi-Muara Tanjung 120 km," terang Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra.

Lalu, katanya, yang kedua ruas tol Padang-Pekanbaru sepanjang 220 km dan yang ketiga ruas Medan-Aceh sepanjang 450 km.

Sementarau untuk pembebasan tanah yang digunakan sebagai ruas tol, ia mengaku, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Tapi pihaknya akan mendorong agar pembebasan tanah itu dapat diselesaikan dengan cepat, mengingat target penyelesaian seluruh ruas tol Trans-Sumatera selesai tahun 2019.

"Kita juga ikut dorong dipercepat, walau kita tidak bertanggungjawab terhadap pembebasan tanah itu," jelas Putra.

Editor Arif Wahyudi