Forum Indonesia untuk Transparanasi Anggaran (Fitra) Riau mengatakan bahwa sikap koruptif  lahir dan berkembang biak dari rahimnya pemerintah itu sendiri. Ini terindikasi dengan adanya praktek memberi dan menerima uang yang sebenarnya tidak dibenarkan berdasarkan aturan hukum.

“Praktek suap APBD terjadi karena ketiadaan semangat reformasi birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, jika ada permintaan dari dewan untuk meloloskan anggaran, sikap SKPD seharusnya melaporkan ke KPK, Kejaksaan atau kepolisian, bukannya menuruti permintaan yang melawan hukum tersebut,” jelas Koordinator Fitra Riau, Usman.

Dengan ketiadaan keberanian kepala SKPD, maupun ketakutan kehilangan anggaran kegiatan dan jabatan, yang menyebabkan tumbuh suburnya praktek suap jelang pengesahan APBD, hal ini menegaskan adanya pemufakatan jahat, untuk bersama sama menguras uang negara yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif.

“Ini pemufakatan jahat, untuk merugikan negara, dua duanya melakukan tindakan koruptif” tegasnya

Ketika dikonfirmasi kepada Ketua Komisi I, Eka Putra melalui telepon genggamnya, namun tidak diangkat, sms yang dikirimkan tidak dibalas.

Ketua Komisi II, Habibi Hapri SH, dikonfirmasi lewat nomor pribadi tidak juga diangkat panggilan telepon, pesan singkat dikirim tak berbalas.

Pun begitu dengan Ketua Komisi III, Imustiar S.Ip, juga tidak merespon panggilan telepon, pesan singkat di kirim, namun yang bersangkutan memilih bungkam.

Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan Nasaruddin SH MH saat hendak dikonfirmsi lewat nomor kontak pribadinyaa, Nasar mengatakan  bahwa pengesahan APBD Pelalawan 2017 dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2016.

Ketika ditanya, adanya dugaan suap di APBD 2016, Nasar menegaskan kepada pihak yang di rugikan (SKPD) untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. “Laporkan saja ke pihak yang berwajib,” tegasnya singkat.

Editor Arif Wahyudi