GagasanRiau.Com Pekanbaru - Resiko dari pasar global dengan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Bumi Lancang Kuning tak bisa dihindari. Namun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan pengetatan perizinan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Itu konsekuensi kita masuk ke pasar dunia, apalagi masalah investasi (asing) ada kaitannya dengan tenaga kerja," kata Arsyadjuliandi (Andi) Rachman kepada Antara di Pekanbaru, Kamis (5/1/2016).

Dimana TKA asal Tiongkok ini bekerja diproyek infrastruktur yang ada di daerah. Ada 700 TKA Tiongkok kini bekerja disejumlah proyek pembangunan pembangkit listrik milik negara di daerah Tenayan Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Sebelumnya pada awal tahun ini, Pemprov Riau melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memulangkan beberapa TKA Tiongkok yang bermasalah perizinannya.

"Bidang pengawasan ini yang begerak mengawasi karena bisa jadi komitmen yang ada dalam perizinan, tapi diselipkan yang lain. Ini perlu pengawasan di daerah. Kita pada awal tahun sampai harus pulangkan karena tak ada izin yang lengkap, menyisip-nyisip itu, dan ada dari mereka berkerja tak sesuai kompetensi mereka," katanya.

Dikatakan Andi, kedatangan TKA Tiongkok yang bekerja hingga sebagai buruh kasar, sebenarnya merugikan bagi peluang tenaga kerja lokal, apalagi kalau level pekerjaan itu sebenarnya bisa ditangani oleh SDM lokal ataupun nasional.

"Namun, dari sisi saya pengusaha, itu wajar. Saya bawa uang, saya perlu orang saya yang memegangnya atau mencatatnya disini untuk mengawasi. Tapi ya itu tadi, level pekerjanya seperti apa, yang mana profesional atau butuh persyaratan tertentu, atau memang dalam pembangunan supaya lancar aman investasi luar ini, merasa yakin kalau semua dikerjakan oleh orang dia," lanjut Andi.

Untuk Andi menyatakan akan segera meminta data statistik apakah penambahan jumlah TKA meningkat secara proporsional dengan pertumbuhan industri di Riau. Selain itu, ia juga akan memastikan bahwa setiap investor asing yang membawa TKA harus menyepakati komitmen dan melakukan transfer teknologi.

"Seperti di PLTU Tenayan Raya, kontraktor dari Cina sedang melatih pihak PLN-nya. Kalau sudah selesai dan dalam perjanjian mereka harus pulang, ya harus pulang," katanya.

Juga tambah Andi kedepan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemprov Riau sudah berkomitmen dalam peningkatan daya saing masyarakat.

Dan salah satunya adalah kedepannya akan lebih diperbanyak pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan balai latihan kerja.

"SMK kini harus fleksibel, harus cepat membaca kebutuhan pasar untuk pengembangan ke depan. Sekarang ini eranya teknologi informasi, maka ini yang harus kita tangkap," katanya.

Kemudian, ia mengatakan Pemprov Riau juga mengajak lembaga dan kementerian untuk membuka institusi pendidikan di Riau. Pemerintah daerah akan menyediakan lahan serta penggunaan gedung-gedung yang tidak terpakai untuk dikerjasamakan membangun lembaga pendidikan.

Contoh yang sudah ada diantaranya adalah sekolah pilot berkerjasama dengan Kementerian Perhubungan di Japura Kabupaten Indragiri Hilir, IPDN di Kota Pekanbaru, pusat riset dan teknologi bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian di Kota Pekanbaru, sekolah teknologi pangan, dan pelatihan tenaga pendamping di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.

"Yang terbaru adalah di Dumai, Kementerian Perikanan dan Kelautan setuju untuk membangun politeknik kelautan didekat terminal agro yang lama tidak terpakai sekian tahun. Kita sudah survei dan ditawarkan, akhirnya sudah dianggarkan di APBN 2017," kata Andi Rachman.

Ia menambahkan, terobosan dalam strategi memajukan SDM secara jangka panjang akan menguntungkan Riau dalam menghadapi persangaian di pasar bebas.(ANT)

Editor Arif Wahyudi