GagasanRiau.Com Pekanbaru - Perbaikkan layanan angkutan publik untuk masyarakat Kota Bertuah belum serius untuk ditangani oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Pasalnya pemutusan kontrak penyewaan bus Trans Metro Pekanbaru oleh Pemko dinilai diam-diam dan tanpa persiapan serius untuk ditindaklanjuti solusinya.

Adalah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru, menyatakan Dinas Perhubungan dinilai tidak siap mengambil alih pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) untuk melayani Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di wilayah itu.

"Pelayanan masyarakat sekarang sudah terabaikan, Dishub hanya melayani 1-2 unit per koridor, ini jadi masalah bagi penumpang harus menunggu berjam-jam," kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Pekanbaru Syaiful Alam, Jumat (6/1/2017).

Syaiful menilai dengan diputusnya kontrak sewa 50 unit Bus TMP, dan hanya diganti 30 unit oleh Dishub Pekanbaru, ini terlihat jelas mereka tidak siap. Tidak memikirkan dampaknya.

Menurutnya seharusnya sebelum memutus kontrak penyewaan Bus TMP, Dishub sudah memikirkan apa alternatif dan solusinya agar pelayanan transportasi di masyarakat tetap berjalan normal. Tidak seperti sekarang.

"Kalau kontrak sewa bus tidak diperpanjang jauh hari harusnya sudah dicarikan solusi, ini tak ada, Dishub nampaknya diam-diam saja," ujarnya.

Bahkan ia menilai dengan dihentikannya operasional 50 unit bus sewa sebelumnya Dishub telah melakukan demo terhadap pelayanan.

Ia menegaskan selama ini pengusaha angkutan sudah sabar dan berdiam diri dengan pengambilalihan pengelolaan TMP dengan memutus kontrak sewa. Serta tidak diperpanjangnya izin bus.

Akan tetapi dengan kondisi pelayanan semakin buruk saat ini Organda kecewa dan tidak terima.

"Artinya silahkan ambil alih, kami pengusaha angkutan kota tidak mempermasalahkan selagi masyarakat terlayani," tegasnya.

Karena itu sambung Syaiful ia meminta Dishub segera mengembalikan pelayanan SAUM seperti dulu lagi.

"Kalau memang Dishub sudah miliki bus hibah Kementerian Perhubungan silahkan dioperasikan, jangan ditunda-tunda. Atau kalau belum siap kasih lagi ijin kepada kami pengusaha angkutan ini," katanya tegas.

Diakuinya selama kurun waktu tiga tahun terakhir pengusaha angkutan siap dan mampu melayani transportasi di Pekanbaru tanpa keluhan berarti.

Ia juga menambahkan sebenarnya sejak SAUM memasuki Pekanbaru dengan TMP nya Organda merasa dirugikan, karena rata-rata trayek dan rute bus berhimpitan dengan yang sudah ada. Namun sebut Syaiful para pengusaha berusaha legowo.

"Misalnya trayek Kulim menuju Pasar Pusat sudah ada selama ini, akan tetapi tetap dimasuki oleh Pemko sehingga terhimpit oleh TMP. Secara aturan UU itu melanggar," katanya.

Sebaliknya dengan melihat kondisi saat ini dan tidak siapnya Dishub untuk mengelola, Organda mengaku kecewa. Di satu sisi mereka tidak diberi hak ikut berpartisipasi melayani angkutan massal, di sisi lain Pemko melakukan pembiaran masyarakat terabaikan tidak terangkut dan harus menunggu berjam-jam di halte karena tidak ada bus.

Saat ditanya apakah Organda dalam kondisi kekurangan angkutan saat ini tidak mencoba masuk, Ia menegaskan tidak bersedia.

"Oia dong kalau kami hanya dijadikan ban serap siapa yang mau. Inikan pakai modal bukan air liur," tegasnya mengakhiri.

Sebelumnya diberitakan Pemko tidak lagi memperpanjang kontrak sewa 50 unit bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang selama ini dioperasikan oleh PD Pembangunan.

Selanjutnya Dinas Perhubungan Pekanbaru telah mengambil alih pengelolaan TMP dengan memanfaatkan bus hibah Kementerian yang sudah ada untuk melayani semua koridor.

Namun sejauh ini baru 30 bus yang dioperasikan melayani transportasi massal di Pekanbaru.

"Kami tetap harus mengoperasikan bus yang ada agar trayek-trayek yang ditinggalkan tetap terisi," jelas Kepala Dishub Pekanbaru Arifin Harahap.

Walau diakuinya Pemko hanya mengoperasikan 30 unit yang tersedia, karena disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini.(ANT)

Editor Arif Wahyudi