GagasanRiau.Com Tembilahan - Puluhan tokoh pergerakan Aktivis Indragiri Hilir yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) akan turun aksi untuk menolak penghapusan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang akan diintegrasikan ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dimana aksi akan digelar pada hari Rabu mendatang (11/1/2017) sekitar, pukul 09.00 Wib dengan rute titik kumpul di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) menuju kantor DPRD Inhil.

Sebagiamana informasi yang disampaikan bahwa kesepakatan untuk melakukan aksi demonstrasi ini hasil dari diskusi terbuka dari perwakilan organisasi diantaranya Yayasan Inhil Peduli, Komunitas Peduli Anak (KOMPAK), organisasi HMI Cabang Tembilahan, GMNI, DPM UNISI serta organisasi lainnya, pada Minggu (8/1/2017) malam di halaman Gedung LAMR Inhil Jalan Sungai Beringin Tembilahan.

Dalam pertemuan tersebut membahas tentang keresahan masyarakat dengan adanya penghapusan Jamkesda yang dinilai terburu-buru. Sebab pengintegrasian Jamkesda ke BPJS ini akan diterapkan pada tahun 2018-2019 mendatang. Sementara di Inhil sudah mengikuti aturan pusat untuk menghapus jamkesda yang saat ini sudah nonaktif.

Seperti disampaikan oleh Pirman selaku inisiator pergerakan tolak penghentian Jamkesda ini. Pemda Inhil dianggap terlalu tergesa-gesa yang saat ini masyarakat masih membutuhkan Jamkesda, karena menurutnya masyarakat Inhil prioritas masih menggunakan program jaminan kesehatan yang ditanggung oleh daerah ini.

"Kita sangat menyayangkan kepada Pemkab Inhil tergesa-gesa menonaktifkan Jamkesda, sementara masyarakat secara mayoritas masih menggunakan Jamkesda dari pada bergabung di BPJS. Seperti contohnya saja, yang kita amati dilapangan, masyarakat yang menggunakan Jamkesda langsung ditolak oleh pihak rumah sakit. Sementara masih banyak masyarakat miskin belum terlayani dalam BPJS," ujar Pirman.

Dikatakan Pirman lagi, pihak pemerintah mestinya terlebih dahulu mempertimbangkan dihentikannya Jamkesda untuk segera diintegrasikan dengan BPJS-PBI. Sebab, Masyarakat saat ini belum sepenuhnya bisa menerima BPJS.

"Pihak pemerintah serta pihak terkait harus melakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat sehingga masyarakat inhil khususnya bagi yang miskin bisa betul-betul menerima bergabung keBPJs sebagai Penerima Bantuan Iuran tersebut," pintanya.

Sementara itu, Rustam Evendi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNISI juga mendesak pemerintah daerah melalui DPRD untuk memutuskan penundaan integrasi Jamkesda/Jamkesmas ke BPJS Kesehatan.

Sehingga pemberlakuan Jamkesda seperti biasa dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Hal tersebut sembari menunggu masyarakat miskin bisa terlayani semua, dan katanya lagi hal ini tidak ada masyarakat miskin yang terlantar saat dirujuk ke rumah sakit.

"Kita tentu saja mempertanyakan Pemkab Inhil terlalu tergesa-gesa untuk menghentikan pelayanan Jamkesda. Padahal masyarakat yang selama ini dapat pelayanan kesehatan dari Jamkesda menjadi terbaikan mendapatkan pelayanan kesehatan di RS"katanya.

Apalagi lanjut Rustam, bagi mereka yang selama ini belum atau tidak terdata kedalam program Jamkesda atau BPJS-PBI.

Reporter Daud M Nur