Terkait Desakan Walhi Riau Cabut Izin PT RAPP, Djarot Mengaku APRIL Patuh Dan Menjalankan Aturan


Dibaca: 1699 kali 
Senin,08 Mei 2017 - 20:28:57 WIB
Terkait Desakan Walhi Riau Cabut Izin PT RAPP, Djarot Mengaku APRIL Patuh Dan Menjalankan Aturan Sumber Photo Jikalahari

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Corporate Communication Manager PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Jarot Handoko, mengaku bahwa pihaknya patuh dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini dia sampaikan untuk menanggapi desakan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) agar perusahaan PT RAPP dicabut izinnya karena terus melakukan pengrusakan lahan gambut di Pulau Padang Kabupaten kepulauan Meranti.

Baca Juga PT RAPP Hasut Pemangku Kebijakan Untuk Revisi PP 57 Atas Nama Investasi

"APRIL senantiasa patuh dan memenuhi ketentuan yg berlaku serta kolaboratif kepada para pihak, termasuk pihak pemangku kepentingan guna mendukung sasaran serta arah kebijakan pembangunan berkelanjutan.  Perusahaan juga berkomitmen penuh dalam menjalankan  Sustainable Forest Management Policy (SFMP 2.0), yang berlaku sejak 2015, dengan salah satu poin nya tidak lagi menggunakan kayu alam sebagai bahan baku" kata Jarot Handoko kepada GAGASANRIAU.COM Senin (8/5/2017).

Dikatakan Jarot pihaknya tetap terbuka untuk turut serta berinteraksi secara konstruktif dengan berbagai pihak dan elemen, guna membangun industri kehutanan yang bertanggungjawab.

Namun saat ditanyakan soal adanya pendapat dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) soal adanya gerilya PT RAPP untuk menghasut dukungan untuk merevisi PP 57 Tahun 2016 Tentang Moratorium penggunaan lahan gambut.

"Menghasut siapa ya? sila tanya dan check langsung ke akademisi dan pemerintah daerah yang dimaksud" tulisnya melalui pesan telepon genggamnya sambil tertawa terbahak.

Namun kembali ia membuat pernyataan, ia menyatakan bahwa perusahaan tempat ia bekerja tidak pernah menghasut siapapun. "Seperti jawaban diatas, kami tetap patuh dan memenuhi ketentuan yang berlaku, serta kolaboratif kepada para pihak" tulisnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Jikalahari menganalisis perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) terus melakukan gerilya untuk menghasut para pihak agar mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 ini adalah tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memberlakukan moratorium pembukaan baru atau land clearing pada lahan gambut.

Baca Juga Organisasi Lingkungan Desak Menteri LHK Segera Cabut Izin PT RAPP

“Korporasi HTI dan Sawit bergerilya menghasut asosiasi, akademisi dan pemerintah provinsi agar mendesak Presiden merevisi PP 57 untuk kepentingan investasi,” ungkap Woro Supartinah Koordinator Jikalahari Senin (8/5/2017) saat melakukan konferensi pers dengan awak media.

Dan ditegaskan Woro, ditengah situasi korporasi bergerilya merevisi PP dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK), Jikalahari pada Januari 2017 justru menemukan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP—APRIL Grup) Estate Pulau Padang terus melakukan penebangan pohon hutan alam, menggali kanal di kawasan gambut dan melakukan penanaman akasia sepanjang 2016.

"PT RAPP kembali merencanakan pembukaan kanal baru pada lahan gambut saat KLHK menghentikan sementara operasional PT RAPP paska Nazir Foead, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) dihadang dan diusir oleh tujuh orang karyawan PT RAPP di Desa Bagan Melibur, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti" urai Woro.

“Jikalahari  mendatangi areal Nazier Foead (Ketua Badan Restorasi Gambut. Red) dihadang untuk mengecek kondisi hutan alam dan gambut yang rencananya hendak dirusak oleh PT RAPP dengan cara menebang hutan alam tersisa dan mengeruk gambut untuk dijadikan kanal,” kata Woro Supartinah.

Editor Arif Wahyudi


Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,25 Desember 2018 - 14:39:07 WIB

    JMGR: Ribuan Ikan Mati Diduga Keracunan, DLH Pelalawan Harus Tanggap

    JMGR: Ribuan Ikan Mati Diduga Keracunan, DLH Pelalawan Harus Tanggap GAGASANRIAU.COM, PELALAWAN - Kejadian mengapungnya ribuan ikan di Sungai Kampar yang sedang ramai dibicarakan ini akhirnya ditanggapi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan sebagai mana yang di muat di beberapa media online di
  • Senin,24 Desember 2018 - 20:05:20 WIB

    Fenomena Aneh Ribuan Ikan Mati di Sungai Kampar Pelalawan

    Fenomena Aneh Ribuan Ikan Mati di Sungai Kampar Pelalawan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Fenomena banyaknya ikan timbul dalam keadaan mati di Sungai Kampar menghebohkan warga setempat. Peristiwa itu diketahui warga pada Hari Ahad pagi (23/12/2018) waktu setempat. 
  • Kamis,20 Desember 2018 - 22:42:27 WIB

    Masalah Lahan Berujung Bentrok Masyarakat dengan Security PT BBSI

    Masalah Lahan Berujung Bentrok Masyarakat dengan Security PT BBSI GAGASANRIAU COM, PEKANBARU - Terjadi gesekan Fisik di lahan yang disengketakan oleh pihak perusahaan dan masyarakat. Memicu terjadinya bentrok antara security PT. BBSI dengan masyarakat Dusun IV Desa Tlg 7 Buah Ta
  • Selasa,11 Desember 2018 - 22:33:03 WIB

    Buaya Berkeliaran di Banjir Kuansing Berhasil Ditangkap

    Buaya Berkeliaran di Banjir Kuansing Berhasil Ditangkap GAGASANRIAU.COM, KUANSING -Bencana banjir beberapa kali menimpa warga Kabupaten Kuansing menenggelamkan sejumlah fasilitas serta lahan persawahan warga.  
  • Senin,26 November 2018 - 22:36:23 WIB

    Organisasi Dokter Bedah di Riau Serukan Mogok Operasi Pasien

    Organisasi Dokter Bedah di Riau Serukan Mogok Operasi Pasien GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -  Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (Ikabi) Koordinaor Wilayah Riau melalui nomor surat 176/IKABI/KORWIL RIAU/XI/2018 yang berbunyi penundaan pelayanan, menyatakan mogok
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker