Daerah

HKD Jangan Hanya Seremonial, Pemda Inhil Harus Ciptakan Lapangan Kerja

Pemuda Asal Inhil, Jumiardi, S.H lulusan SI Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indragiri (Unisi)

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Perayaan Hari Kelapa Dunia (HKD) yang digagas oleh Bupati Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan jangan hanya serimonial belaka dengan menghabiskan anggaran daerah saja, akan tetapi helat besar tersebut harus ada dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat Negeri Hamparan Kelapa Dunia.

Demikian disampaikan oleh anak muda asal Inhil, Jumiardi S.H menilai melalui Peringatan Hari Kelapa Dunia yang akan diselenggarakan dengan mega proyek tersebut dapat menarik investor di sektor perkebunan kelapa, guna menciptakan lapangan kerja bagi bagi putra-putri daerah.

Baca Juga Ternyata ini Target Wardan Gelar Hari Kelapa Dunia, Akan Dihadiri 11 Negara



"Kita berharap peringatan mega proyek tersebut jangan hanya seremonial menghabiskan anggaran saja. Helat besar tersebut mesti sebagai batu loncatan memberikan daya tarik bagi investor guna menciptakan peluang kerja baru dibidang pertanian kelapa, demikian guna menekan jumlah pengangguran di Kabupaten Inhil," ujar Jumiardi S.H lulusan SI Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indragiri (Unisi), Selasa (13/6/2017).

Angka pengangguran setiap tahunya meningkat signifikan di Inhil. Demikian berkaca, setiap tahunya lulusan Perguruan Tinggi dan SMA sederajat jumlahnya mencapai ribuan, sementara lapangan pekerjaan sangat minim.

Apalagi, diketahui angka kemiskinan meningkat begitu signifikan dimasa kepemimpinan HM Wardan tiga tahun terakhir naik 40 persen dari 612.665 jiwa tergolong penduduk dengan kesejahteraan rendah.

Data dari Disdukpencapil, jumlah penduduk Kabupaten Inhil semester I tahun 2016 mencapai 612.665 jiwa. dari jumlah tersebut, 40 persen atau 163.092 jiwa tergolong penduduk dengan kesejahteraan rendah. Sedangkan data dari panitia pelaksana (data BPS), persentase penduduk miskin (sangat miskin) di Inhil di tahun 2015 mencapai 8,10 persen atau 56.850 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 7,51 persen. Tentu ini dikarenakan lapangan pekerjaan kurang memadai di Kabupaten Inhil.

Untuk itu, Pemda harus mencarikan solusinya. Tentu ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, menjamin kesejahtetaan masyarakat.

"Kita berharap Pemda mesti menciptakan lapangan kerja. Salah satunya dengan mendatangkan investor guna mengembangkan perkelapaan. Sebab banyak potensi daerah yang bisa ditawarkan kepada pengusaha luar, misalnya sektor wisata, sektor perikanan, sektor perkebunan dan lainya yang bisa dikembangkan," sarannya.

Apalagi disektor perkebunan kelapa yang ada di Inhil terluas di dunia dan 80 persennya adalah milik masyarakat setempat mencapai 431.000 hektare. Dengan luasnya perkebunan kelapa tersebut tentu produksi buah kelapa sangat melimpah seperti saat sekarang ini perusahaan kelapa kebanjiran buah kelapa yang berakibat turunnya harga. Jika perusahaan kelapa bertambah maka perubahan harganya tidak akan signifikan.

Terakhir ia mengatakan, inovasi menciptakan lapangan kerja tersebut guna menanggulangi ledakan pengangguran dan resikonya angka kriminal pasti akan mengalami peningkatan. Sebab tuntutan kebutuhan hidup semakin hari semakin tinggi. Hal itu membuat orang-orang yang berfikir singkat akan menempuh cara apapun guna bertahan hidup.

"Selain itu sudah saatnya kebijakan anggaran pemerintah berpihak kepada rakyat, jangan hanya terfokus kepada proyek fisik semata. Sebab jika anggaran terus digunakan untuk pembangunan fisik maka tidak akan berdampak banyak bagi lapangan kerja," tukasnya.

Reporter Daud M Nur


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar