Wardan: Pemekaran Insel Belum Bisa Terealiasi, Ini Alasan Pemerintah Pusat


Dibaca: 597 kali 
Rabu,12 Juli 2017 - 12:56:16 WIB
Wardan: Pemekaran Insel Belum Bisa Terealiasi, Ini Alasan Pemerintah Pusat

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan sebut pemekaran Kabupaten baru, Inhil Selatan (Insel) belum bisa terlialisasi, dengan alasan kurangnya kapasitas APBN.

Menurut keterangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), saat ini terbentur oleh kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Padahal pemekaran yang telah sejak lama diharapkan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Inhil bagian selatan itu pun untuk sementara waktu belum dapat dilaksanakan.

"Saat ini, pihak Pemerintah Pusat sedang melakukan moratorium pemekaran daerah dengan alasan kapasitas APBN yang belum memadai dan concern kepada pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia," jelas Bupati Wardan melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (12/7/2017) pagi.

Untuk itu, Bupati Wardan mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Inhil bagian selatan agar dapat bersabar sampai kebijakan moratorium tersebut dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, dikatakan Bupati, telah melakukan kunjungan ke DPR dan DPD Republik Indonesia sejak beberapa waktu lalu guna membahas pemekaran seperti yang diharapkan.

"Semua kelengkapan administratif sudah dipersiapkan menuju pemekaran Insel. Begitu pula, dengan persetujuan pihak DPR RI dan rekomendasi DPD RI yang telah diperoleh sejak beberapa tahun silam. Tinggal lagi menunggu pencabutan kebijakan moratorium saja oleh Pemerintah Pusat. Saya harap agar masyarakat Inhil bagian selatan dapat bersabar sejenak," harap Wardan.

Senada dengan pernyataan Bupati Wardan, Kepala Sub - Bagian Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Hj Marini SE MSi mengatakan, baik prasyarat administratif maupun prasyarat teknis kewilayahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Menurut penjelasan Marini, alur proses dari upaya pemenuhan prasyarat administratif dan teknis kewilayahan tersebut diawali dengan pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh tim akademisi. Lantas, usai kajian dilaksanakan, tahap selanjutnya ialah pengajuan permohonan surat persetujuan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Inhil yang dilanjutkan ke pihak DPRD Kabupaten Inhil serta kepada Gubernur Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau.

"Kajian yang dilaksanakan sebagai tahap awal dari upaya pemenuhan prasyarat Teknis Kewilayahan mencakup beberapa aspek, diantaranya ialah aspek ekonomi, pendidikan, fasilitas dan kependudukan seperti yang tertera pada PP No 78 tahun 2007 tersebut," jelas Marini.

Bahkan, guna memperkuat argumentasi pembentukan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Inhil Selatan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, diungkapkan Marini, telah pula menerima Amanat Presiden (Ampres) yang merupakan sebuah rekomendasi resmi dari Presiden Republik Indonesia.

"Intinya, dari sisi administratif dan teknis, Pemkab Inhil telah memenuhi seluruh prasyarat yang diperlukan. Hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh Kemendagri yang ditunggu sehingga pemekaran atau Pembentukan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Insel dapat segera direalisasikan," kata Marini.

Sementara itu, Ketua Komisi I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil, Yusuf Said membenarkan bahwa pihak Pemkab Inhil telah memenuhi kelengkapan administrasi yang bertujuan untuk pelaksanaan pemekaran daerah Kabupaten Insel sejak beberapa waktu lalu.

"Pembahasan pun sudah lama selesai. Segala kajian yang berkaitan dengan pemekaran pun sudah dilakukan. Memang benar adanya bahwa pemekaran Kabupaten Insel tersebut hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium semata," kata Yusuf Said.

Lebih lanjut, Yusuf Said mengaku, pihak DPRD, khususnya Komisi I yang dipimpinnya saat ini, akan senantiasa mendukung langkah - langkah strategis yang ditempuh Pemkab Inhil dalam upaya pemekaran daerah Kabupaten Inhil menjelang adanya pencabutan moratorium oleh pihak Pemerintah Pusat.

"Kami siap saja mendukung Pemkab Inhil jika memang ada langkah strategis lainnya yang harus ditempuh terkait Pemekaran Insel. Namun demikian, kita juga harus mematuhi kebijakan yang telah diambil pusat. Artinya, ya memang harus bersabar menunggu kebijakan selanjutnya dari pusat," pungkas Yusuf Said.

Sebagaimana diketahui, menurut penuturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo seperti yang dikutip dari situs Kompas.com, terdapat 3 (tiga) hal yang dimoratorium tahun ini, salah satunya ialah pemekaran daerah.

Tjahjo mengatakan, moratorium pemekaran daerah ini dilakukan dengan alasan ketidakmampuan APBN untuk mengakomodir pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Senada dengan yang dikatakan oleh Bupati Inhil, HM Wardan, Tjahjo juga mengungkapkan, APBN pada tahun ini akan lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.

"Keuangan yang ada ini APBN-nya lagi diporsir untuk peningkatan pembangunan infrastruktur seperti NTT, daerah-daerah perbatasan, pembangunan waduk, dan lain sebagainya," ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pembentukan DOB sedianya dilakukan jika keuangan negara telah memadai. Keuangan itu berguna untuk membangun sarana, prasarana dan infrastruktur yang akan menunjang daerah yang dimekarkan tersebut.

"Daerah yang sudah dimekarkan sebelumnya saja belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Masih banyak dari daerah tersebut yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka, pemekaran daerah untuk sementara ditangguhkan dulu sembari melihat dan mengukur kemampuan keuangan negara nantinya," tukas Tjahjo.(Diskominfo)


Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa,25 Juli 2017 - 09:10:15 WIB

    Sumar Kaget Temukan Kakeknya Di Semak-semak Dalam Keadaan Gosong

    Sumar Kaget Temukan Kakeknya Di Semak-semak Dalam Keadaan Gosong GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Sumardiansyah kaget temukan kakeknya dalam keadaan gosong usai terpanggang api di semak - semak yang juga terbakar dengan luas lahan lebih kurang 10 meter x 10 meter.
  • Senin,24 Juli 2017 - 19:56:59 WIB

    Wardan Komitmen Beri Dukungan HMI Cabang Tembilahan

    Wardan Komitmen Beri Dukungan HMI Cabang Tembilahan GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil untuk selalu siap sedia memberikan dukungan, baik moril mau
  • Senin,24 Juli 2017 - 19:53:55 WIB
    Pelepasan dan Tepuk Tepung Tawar Jema'ah Calon Haji Tahun 1438 Hijriyah

    HM Wardan Minta CJH Do'akan Kesuksesan Pembangunan Daerah

    HM Wardan Minta CJH Do'akan Kesuksesan Pembangunan Daerah GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan meminta Calon Jema'ah Haji (CJH) yang juga merupakan anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inh
  • Senin,24 Juli 2017 - 12:50:07 WIB

    Longsor Lagi Di Kuala Enok, 70 M Jalan Beton Runtuh dan 3 Unit Gudang Ambruk

    Longsor Lagi Di Kuala Enok, 70 M Jalan Beton Runtuh dan 3 Unit Gudang Ambruk GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Lagi musibah bencana alam tanah longsor kembali menimpa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil. Meruntuhkan 70 meter jalan beton dan 3 unit gudang ambruk, S
  • Minggu,23 Juli 2017 - 17:19:13 WIB
    Peringatan Hari Anak Nasional 2017

    Bupati Wardan Pinta Orang Tua Awasi Anak Gunakan Medsos

    Bupati Wardan Pinta Orang Tua Awasi Anak Gunakan Medsos GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2017, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengimbau kepada para orang tua agar dapat mengawasi anak dal
KABAR TERKINI
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: redaksi@gagasanriau.com
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker