GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kebijakan Gubernur Riau (Gubri. Red) Arsyadjuliandi Rachman melakukan pemangkasan anggaran atas nama rasionalisasi di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD. Red) Riau ternyata semuanya yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Bukanlah penghematan namun justru menambah beban masyarakat ditengah kondisi rakyat butuh uluran tangan pemerintah daerah dalam menggerakan roda perekonomian.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Sugianto SH. Ia menyatakan akibat kebijakan tersebut banyak program-program yang hakikatnya mensejahterakan rakyat dihabisi oleh kebijakan salah kaprah tersebut.

Baca Juga Kebijakan Gubri Andi Rachman Bikin Celaka Program Kerja

"Pemprov Riau itu bukan perusahaan, yang seenaknya membuat dan memangkas anggaoran, karena dalam pemerintahan itu selain ada Eksekutif  (Pemerintah. Red) Yudikatif (Penegak Hukum. Red) juga ada Legislatif (DPR/DPRD). Harusnya setiap kebijakan itu melalui sebuah proses demokrasi, ada proses pembahasan, itu kan fungsi kita sebagai pengawasan dan pengaturan dalam kebijakan anggaran semuanya itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat" tegas Sugianto.

Namun kata Sugianto, Pemprov Riau justru membuat kebijakan dalam pemerintahan hanya sepihak tanpa ada komunikasi apalagi pembahasan anggaran. "Ini duit rakyat lho, bukan duit pribadi yang harus di kelola dan diketahui oleh rakyat penggunaannya" ujarnya.

Karena diterangkan Sugianto, Pemprov Riau pada bulan Februari tahun ini melakukan pemangkasan anggaran disaat anggaran itu sudah disahkan dalam paripurna.

"Nah yang kita sayangkan itu justru yang dipangkas anggaran itu buat kebutuhan rakyat, bukan anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan rakyat" terangnya.

Hal ini lanjut Sugianto, menunjukan bahwa Pemprov Riau tidak menunjukan keberpihakan kepada masyarakat dalam menjalankan anggaran uang rakyat tersebut.

"Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat yang ada di komisi-komisi DPRD Riau semua dinas-dinas menyatakan bahwa kesemua anggaran dipangkas oleh Gubri, Dan ternyata semuanya anggaran untuk masyarakat" ungkap Sugianto.  

"Jadi tidak usah berbangga jika Pemprov Riau dapat penilaian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan. Red) sebagai daerah dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), itu maksudnya Wajar Tanpa Pekerjaan karena nggak ada yang dikerjakan sama Pemprov Riau, dana buat rakyat tidak pernah digelontorkan" tutup Sugianto.

Editor Arif Wahyudi