GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menegaskan jika pendidikan di Bumi Lancang Kuning ini kacau balau gara-gara kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Rudiyanto. Orang yang paling bertanggungjawab adalah Arsyadjulinadi Rachman selaku Gubernur Riau yang paling bertanggungjawab.

"Ya dia (Gubri Arsyadjuliandi Rachman) yang paling bertanggungjawab artinya dia jangan dipilih lagi" kata HM Adil Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini kepada GAGASANRIAU.COM Senin sore (7/8/2017).

Baca Juga Legislator: Andi Rachman Harus Bertanggungjawab !

Dan kata Adil lagi, Arsyadjuliandi Rachman yang akrab disapa Andi Rachman ini tidak berkaca dari kinerja yang sudah-sudah. "Lihat sendiri sewaktu masih Plt saja sudah kayak gitu kerjanya" ujar Adil.

"Jika dunia pendidikan di Riau gagal, maka jangan salahkan masyarakat Riau apabila tidak memilih kembali Gubernur Riau dalam Pilgubri, 2018 mendatang. Bagaimanapun, hal ini pasti berkaitan" ujarnya lagi.

"Dalam Undang-undang ASN itu kan jelas, mesti pejabat linear. Nah, dalam kasus ini, Rudiyanto sama sekali tidak memiliki keahlian dalam bidang pendidikan," jelas Adil yang merupakan politisi Hanura ini.

Apa tidak ada yang lain. Sudah jelas semasa dia menjabat Plt Kadisdik, banyak persoalan yang muncul, apalagi dah jadi Kadisdik defenitif, makin banyak persoalan pendidikan nantinya," kata Adil

Dicontohkannya bobroknya kinerja Rudiyanto tersebut diantaranya adalah belum dilantiknya kepala sekolah SMA se-derajat yang menyebabkan siswa-siswi yang lulus, terganjal mendaftar di perguruan tinggi karena tidak ada tandatangan kepala sekolah di ijazahnya.

Selain itu juga kata Adil, Rudiyanto ini membuat surat edaran tentang pengembalian gaji dan tunjangan bagi guru bantu provinsi yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), padahal para guru sudah menerima gaji dan tunjangan, terlebih dahulu.

Juga kata Adil, Rudiyanto ini dalam proses penganggaran tidak pro pendidikan. Pasalnya adanya rasionalisasi anggaran di Disdik Provinsi Riau yang mengakibatkan, banyaknya anggaran pendidikan yang tidak bisa dilaksanakan, meskipun sebelumnya sudah dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2017 serta sejumlah masalah lainnya.

Editor Ady Kuswanto