"Jika ada proyek pembangunan jalan dijelaskan rinci berapa pasirnya, batu kerekelnya, semennya, ketebalan dan campuran nya. Uang tersebut untuk hal-hal apa yg boleh dipergunakan dan hal apa yang tidak boleh, rakyat harus punya buku saku dan dibagikan secara luas. Diterangkan bagaimana mekanisme cara pengaduan nya. Hal-hal detail ini kami rakyat di desa tidak tahu" tegas Sahat.

Samapai sejauh ini ditegaskan Sahat, dana desa masih sulit diakses rakyat desa secara terbuka dan transparan karena memang masih di atur sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mungkin bisa membantu mengawasi pelaksanaan dana desa.

"Pemerintah pusat Jakarta sampai desa masih beretorika dengan apa yang dinamakan " transparan" tersebut. Seharusnya seluruh rakyat meluas sampai di desa desa dicetakkan dan diberi buku saku agar diterangkan secara rinci dan mudah dimengerti, dana yang disampaikan ke desa desa tersebut rakyat bisa dan  berhak mengawasi" terangnya.

Desa Bukit Kerikil Bengkalis Riau contoh bobroknya penggunaan dana desa" tutup Sahat.


Editor Arif Wahyudi