GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Untuk Melakukan penilaian terhadap perekonomian suatu daerah tidak bisa dengan mengukur dari kondisi kekinian, karena parameter ekonomi tidak terjadi sesaat, akan tetapi melalui proses akibat kondisi dan dampak tahunan. Kerja 4-5 tahun lalu baru berdampak sekarang. Dan kerja sekarang baru bisa terlihat 4-5 tahun mendatang.

Pemerintahan yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman saat ini pada kenyataannya adalah Pemerintahan Recovery (cuci piring). Sumber daya dan tenaga terkuras untuk menyelesaikan persoalan masa lalu.

Diantaranya : 1). Proyek Mangkrak Jembatan Siak 4 yang memerlukan pembenahan administrasi, dan kajian teknis ulang. Alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan.

2) Pembayaran utang Main Stadion dan infrastruktur dengan segala persoalan pasca OTT pemerintahan sebelumnya, Alhamdulillah juga sudah mulai diangsur/dibayar yang ternyata cukup menguras belanja APBD, bahkan harus merasionalisasi alokasi belanja  penting lainnya untuk kebutuhan masyarakat.

3). Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang berlarut larut dan menjadi penghambat realisasi investasi. Dibahas dan dikoordinasi bertahun tahun. Alhamdulillah sudah ada kemajuan tinggal pengesahan

4). Permasalahan BUMD terutama RAL yang tidak saja bangkrut dan menimbulkan masalah bagi pemegang saham lainnya , tapi juga banyak beban hutang pajak dan sebagainya. Ini harus diurus dan perlu kehati-hatian.

5). Puluhan beban akibat pembiaran kasus masa lalu yang incrach kalah di pengadilan. Harus diurus Pemerintahan Andi Rachman, diantaranya Kasus Tanah UNRI, Tanah eks Kanwil Pariwisata dan Hutang hutang Pasca PON Pemerintahan sebelumnya. Itu semua beban pemerintahan saat ini. Persoalannya bagi Pemerintahan Andi Rachman bukan hanya membayar, tapi berat dan harus hati-hati menyelesaikan administrasinya, masalah teknisnya, dampak turunannya.

Itu semua dengan komitmen ikhlas membbenahi dan membangun Riau. Melihat dan membandingkan perekonomian Riau juga tidak sesederhana yang di judgment Lukman Eddy.

Perekonomian Riau sudah terbangun dan ditopang sektor Migas, pertanian perkebunan dan pertambangan. Kita tahu sektor-sektor tersebut sangat rentan dengan pengaruh harga pasar global.

Dampaknya sangat terasa bagi Indonesia, tentunya karena Riau share terbesar di sektor-sektor itu, maka Riau yang paling terdampak kontraksi perekonomian.

Hal ini juga dapat dilihat dari Analisis sektoral. Dengan mengesampingkan sektor Migas, artinya kalau perekonomian Riau tanpa Migas angka Pertimbuhannya mencapai 4,37 persen YoY. Itu masih dipengaruhi konstraksi sektor Pertanian/perkebunan yang kita tahu kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar.

Pemerintahan Andi Rachman sudah berhasil dan terus mendorong pertumbuhan sektor jasa untuk menopang perekonomian daerah agar lebih berdaya tahan.

Bahkan hasil terakhir Analisis BI diperkirakan mulai triwulan III tahun 2017 perekonomian Riau mulai membaik karena ditopang permintaan domestik yang kuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dengan migas sekitar 3, 19 persen YoY yang didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah di akhir tahun dan peningkatan ekspor.

Perlu diketahui juga bahwa Perekonomian Riau memberikan share terbesar kelima nasional (5,04 persen) bersama sama DKI Jakarta (17,36 persen), Jawa Timur (14,60), Jawa Barat (13,13 persen) dan Jawa Tengah (8,6 persen). Artinya Andil Ekonomi Riau terbesar pertama di Sumatera /luar jawa.

Kalau membandingkan sesuatu itu mestinya apple to apple. Kalau membandingkan ekonomi Riau kurang tepat dengan Sumbar, Jambi dan Provinsi yang berbeda potensi dan keunggulannya. Bandingan Riau adalah Kaltim dan ternyata kinerja ekonominya hampir sama dengan Riau. Bahkan untuk indikator-indikator tertentu Riau lebih unggul.

Untuk diketahui bahwa Serapan APBD Riau sudah membaik. Dari 63 persen tahun 2014, 68 persen tahun 2015 menjadi 84, 19 persen tahun 2016. Hasil itu semua dengan kerja keras, memacu program sambil membenahi masalah-masalah masa lalu.

Alhamdulillah perencanaan, penganggaran dan pengelollan Asset yang diurus Pemerintahan Andi Rachman sudah kembali ke track (on the track). Pengelolaan asset dari kondisi amburadul, tidak terinventarisasi, tidak terurus, tidak tertib.

Saat ini sudah mulai tertib yang sebelumnya belum ada nilai buku yang valid, bertahap dibenahi dari nilai perolehan 9 T tahun 2015, 25 T tahun 2016 dan hasil LHP BPK tahun 2017 tercatat dan tervalidasi 33 T.

Itu semua adalah kerja Recovery yang membutuhkan kesungguhan dengan niat tulus ikhlas membenahi administrasi pemerintahan agar bisa membangun Riau lebih baik untuk selanjutnya.(****)