GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Ketua Komisi I (Satu) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Yusuf Said mengharapkan, pendamping desa harus mampu menjadi 'mentor' realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya penguatan administrasi pemerintahan desa.

 

Harapan tersebut, diungkapkan Yusuf Said dilatarbelakangi oleh penggunaan ADD yang sering diperuntukkan bagi pemenuhan mobiler desa oleh apartur desa.

 

"Para pendamping desa kan memang harus mengawasi adminstrasi desa, aturan sudah cukup jelas. Tujuannya ya tidak lain adalah untuk penguatan adminstrasi desa setelah adanya Dana Desa yang dialokasikan pusat untuk pembangunan infrastruktur," kata Yusuf Said.

 

Yusuf Said mengimbau, agar para pendamping desa untuk serius dan berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping.

 

"Jangan main - main, jalankan seusai tupoksi. Aturan sudah jelas. Secara implisit, pendamping desa bertindak sebagai pembimbing dalam setiap kebijakan yang diambil melalui ADD," imbau Yusuf Said.

 

Disamping itu, Yusuf Said juga berpesan, agar para pendamping desa dapat senantiasa melakukan koordinasi lintas sektoral.

 

"Baru - baru ini kan sudah ditandatangani MoU antara Kemendes, Kemendagri dan Polri, untuk Bhabinkamtibmas berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa. Jalin koordinasi, bangun komunikasi demi penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk kebutuhan desa," tandas Yusuf Said. (Adventorial/DPRD)