Daerah

Wardan Imbau Seluruh Desa Bentuk BUMDes

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menghadiri Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) ke-7 Periode Januari-Desember 2017 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil, Rabu (24/1/2018) siang. 
 
Dalam kesempatam itu Bupati didampingi Ketua TP-PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan S.Sos ME, sejumlah pejabat eselon di lingkungan pemkab Inhil, Camat Kempas, unsur forkopimcam Kempas, Kepala Desa se-Kecamatan Kempas, direktur BUMDes, anggota BUMDes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. 
 
BUMDes adalah lembaga ekonomi mikro yg ada di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang memadai. Tujuan BUMDes ialah membina masyarakat agar gemar menabung dan mempersiapkan diri di masa mendatang, menjadikan desa yang komplit di segala bidang, meningaktkan Sumber Daya Manusia (SDM) demi mencapai iklim pengembangan desa yang kondusif yang dapat menumbuhkan sektor berdaya saing tinggi. 
 
Prinsip yang diterapkan BUMDes ialah prinsip transparan, artinya tidak ada yang ditutupi-tutupi. Akuntabilitas berpihak pada masyrakat kurang mampu. Jumlah anggota sampai saat ini mencapai 591 orang yang terdiri dari 495 laki-laki dan 96 perempuan. 
 
Acara ini diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada BUMDes terbaik se-Kabupaten Inhil. 
 
Bupati mengapresiasi BUMDes Inhil yang dianggap telah mampu membantu perekonomian masyarakat. "Saya merasa senang, inilah bentuk wujud transparansi. Saya atas nama pemkab Inhil akan terus mendukung. Saya memandang program ini perlu kita lanjutkan. Kegiatan ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang ada di desa," ujarnya.
 
Orang nomor 1 di Bumi Hamparan Kelapa Dunia ini mengimbau agar seluruh desa di Inhil dapat membentuk BUMDes.
 
"Kalau bisa dikembangkan, kembangkan lagi potensi yang ada di desa ini. Harapan kita kalau BUMDes sudah mantap berdikari, pemda kabupaten tidak perlu susah-susah lagi karena desanya sudah mampu membiayai pembangunan. Sampai saat ini baru 60-an desa yang sudah membentuk BUMDes-nya. Oleh sebab itu saya himbau kepada desa-desa yang belum membentuk BUMDes ini terutama kepada Dinas PMD supaya digesa karena kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas di tahun ini," pungkasnya. (ADV) 


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar