Anggaran TPP Pemerintah Kota Dumai Terindikasi Korupsi


Dibaca: 695 kali 
Rabu,07 Februari 2018 - 15:21:59 WIB
Anggaran TPP Pemerintah Kota Dumai Terindikasi Korupsi Ilustrasi
GAGASANRIAU.COM, DUMAI- Politisi Demokrat Prapto Sucahyo menduga ada indikasi korupsi dalam mata anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggarkan melalui Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dumai tahun 2015.  Dana tersebut yang mencapai Rp26,8 miliar itu tidak tereralisasi secara maksimal.
 
"Tahun 2015 pemberian TPP khususnya berdasarkan tempat bertugas total anggarannya yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp.27.098.800.000 dan dibandingkan tahun 2016 anggarannya tak lebih dari Rp1 miliar," ungkap Prapto Rabu (7/2/2018). 
 
Menurutnya, wajar saja pemberian TPP tersebut, mengingat tambahan penghasilan tersebut hanya dianggarkan pada beberapa SKPD yang memiliki unit kerja yang berada di daerah terpencil dengan tingkat kesulitan tinggi. 
 
"Beda dengan tahun 2015, Pemko Dumai menganggarkan pada semua SKPD. Sesuai laporan LKPJ ABPD 2015 belanja TPP berdasarkan tempat bertugas terrealisasi sebesar Rp.26.848.490.000 atau lebih dari 97 persen," ungkapnya. 
 
Informasi tersebut tentu cukup mencengangkan, kata dia, terutama bagi kalangan PNS. Sebab sejauh ini, dapat dipastikan tambahan penghasilan yang mereka terima hanyalah TPP berdasarkan Beban Kerja. 
 
"Pertanyaannya, siapakah pihak-pihak yang menikmati anggaran tersebut?? Atas kondisi tersebut maka patut diduga ada pihak tertentu yang meng-kambinghitam-kan PNS demi mengemplang APBD," urainya. 
 
Bayangkan saja, kata adik kandung Wakil Walikota Dumai ini, jika besaran TPP berdasarkan tempat bertugas tersebut dianggarkan Rp.400 ribu/bulan, maka setiap PNS telah dirugikan Rp.4,8 juta/orang. 
 
Ironisnya, dalam perbincangan seputar TPP di kalangan PNS selama ini, seringkali yang dibahas hanya sebatas besarnya kenaikan, atau kapan TPP tersebut dibayarkan. Sedangkan hal-hal lain terkait dengan dasar hukum pemberiannya, ataupun macam-macam dari TPP tersebut hampir tak terdengar. 
 
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Dumai yang telah mensosialisasikan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemko Dumai beberapa waktu lalu tentunya patut diberikan apresiasi. 
 
"Sebab dalam penganggaran belanja tambahan penghasilan pegawai yang termasuk ke dalam kelompok Belanja Tidak Langsung tersebut, dalam penyusunan APBD Kota Dumai TA 2016 lalu tidak terdapat masalah," jelasnya. 
 
Sedangkan mekanisme penganggarannya telah berpedoman pada Peraturan Walikota 41 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemko Dumai yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan. 
 
Antara lain adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan: “pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
 
Dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan, “Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi”; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 39 ayat (1) sampai ayat (8). 
 
"Lalu bagaimana dengan penganggaran belanja TPP pada tahun anggaran sebelumnya yang diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemko Dumai," kata Cahyo. 
 
Sebelum menyudahi, Cahyo menduga anggaran TPP pada tahun 2015 telah terjadi tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis sehingga layak untuk ditelusuri kebenarannya tanpa harus menunggu adanya pengadu. 
 
"Saya berahap aparat hukum bisa menulusuri ini. Saya menduga sudah ada pelanggaran pidana korupsi dalam penganggaran TPP bagi PNS dilingkungan pemerintah Kota Dumai," pungkasnya.
 
Editor Arif Wahyudi
sumber riauterkini.com

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,23 Mei 2018 - 22:38:34 WIB

    Polsek Pasir Penyu Amankan Laki-Laki Diduga Pelaku Cabul

    Polsek Pasir Penyu Amankan Laki-Laki Diduga Pelaku Cabul GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -  Kepolisian Sektor (Polsek) Pasir Penyu mengamankan laki-laki berinisial  berusia 31 tahun pada Selasa 22 Mei 2018. AM warga Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Provin
  • Senin,21 Mei 2018 - 18:18:24 WIB

    Tiga Pemuda Di Kampar Diciduk Polisi

    Tiga Pemuda Di Kampar Diciduk Polisi GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kepolisian Resor (Polres) Kampar berhasil mengamankan 3 orang pemuda di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabuapten Kampar. Ketiga pemuda tersebut ditangkap karena memiliki Narkoba jenis s
  • Sabtu,19 Mei 2018 - 19:20:57 WIB

    Diduga Tenggelam Saat Mandi Balimau, Agung Ditemukan Terapung Tak Bernyawa di Sungai Rokan Desa Ngaso

    Diduga Tenggelam Saat Mandi Balimau, Agung Ditemukan Terapung Tak Bernyawa di Sungai Rokan Desa Ngaso GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Agung warga Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau ditemukan sudah tidak bernyawa lagi terapung di Sungai Rokan Desa Ngaso. Agung adalah korban tenggelam pada saat pelaksanaan Mandi
  • Jumat,18 Mei 2018 - 12:36:34 WIB

    Polres Rohul Musnahkan Narkoba Jenis Sabu Dan Ganja

    Polres Rohul Musnahkan Narkoba Jenis Sabu Dan Ganja GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu(Rohul) memusnakan Narkoba jenis Sabu-sabu dan ganja kering. Narkoba tersebut bagian dari hasil tangkapan yang berhasil diamankan polisi.  
  • Jumat,18 Mei 2018 - 12:08:23 WIB

    Karyawan PT RPM Tewas Gantung Diri di Areal Konsesi PT SGP

    Karyawan PT RPM Tewas Gantung Diri di Areal Konsesi PT SGP GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - PD seorang laki-laki berusia 30 tahun, karyawan di PT RPM sub kontrak PT. SGP dari Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat ditemukan tewas dalam keadaan tergantung di Pohon Akasia.
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker