Konflik Tapal Batas 5 Desa Kampar-Rohul Harus Tuntas Jelang Pileg 2019


Dibaca: 985 kali 
Senin,12 Maret 2018 - 14:06:26 WIB
Konflik Tapal Batas 5 Desa Kampar-Rohul Harus Tuntas Jelang Pileg 2019 Ilustrasi. (f: int)
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mulai turun langsung menuntaskan konflik tapal batas lima desa di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Rohul) pada awal April 2018 mendatang. Nantinya, konflik perbatasan wilayah ini harus tuntas sebelum Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 17 April 2019 mendatang.
 
Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau, Sudarman mengatakan bahwa lima desa yang masih menjadi perdebatan antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu tersebut, yakni Desa Rimbo Jaya, Desa Rimbo Makmur, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, dan Desa Tanah Datar.
 
''Kami akan turun membahas ini bersama tim pada awal April mendatang. Ini akan memakan waktu kerja kurang lebih selama tiga bulan,'' kata Sudarman di Pekanbaru, Senin (12/3/2018).
 
Ia menguraikan, bahwa ketentuan dalam penuntasan konflik tapal batas tersebut telah diatur dalam Revisi Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 76 Tahun 2012, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hanya diberi waktu selama 74 hari.
 
''Kalau dulu kan waktu yang diberikan jaub lebih lama, sekarang dipercepat menjadi 74 hari. Jadi ya, kami harus serius dan bekerja cepat. Nanti kami laporkan hasil tim kepada Mendagri dan sisanya itu tergantung Kemeterian,'' ujarnya.
 
Sampai saat ini, lanjut Sudarman, kedua kabupaten yang bersengketa itu masih bertahan mempertahankan lima desa tersebut berdasarkan landasan hukum yang mereka pedomani masing-masing.
 
Yang mana, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/TUN/2011 tanggal 10 September 2012 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 Mei 2013 perihal Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kampar telah disebutkan bahwa lima desa tersebut masuk wilayah Kampar.
 
Sedangkan, Rohul tetap berpegang teguh mengklaim lima desa tersebut masuk ke wilayah mereka mengacu pada Undang-undang 53 Tahun 1999 yang berisi tentang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Rokan Hulu.
 
''Persoalan yang sebenarnya itu, Keputusan MA bukan menyatakan ke Kampar, tetapi ada dua diktum keputusan, yakni Mendagri diperintahkan untuk mencabut pernyataan lima desa tersebut ke Rohul dan kedua, mematuhi keputusan MA. Baru itu saja,'' tuturnya.***
 
Editor : Evi Endri
Sumber : GoRiau.com

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Rabu,19 Desember 2018 - 03:31:58 WIB

    Pangkoopsau I kunjungi Sekolah Angkasa

    Pangkoopsau I kunjungi Sekolah Angkasa GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Bertepatan dengan Kunjungan Kerja KASAU ke Lanud Roesmin Nurjadin, Panglima Komando Operasi TNI AU I (Pangkoopsau I) Marsda TNI Fadjar Prasetyo menyempatkan diri mengunjungi SD dan TK
  • Selasa,18 Desember 2018 - 18:25:06 WIB

    Tingkatkan Infrastruktur, KASAU Resmikan Renovasi Mako Lanud Rsn

    Tingkatkan Infrastruktur, KASAU Resmikan Renovasi Mako Lanud Rsn GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Seiring dengan peningkatan type Lanud Roesmin Nurjadin dari semula lanud type B menjadi lanud type A, tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sarana dan prasaran kerja perso
  • Selasa,18 Desember 2018 - 18:22:37 WIB

    KASAU: Membangun Saling Pengertian Lewat Latihan Bersama

    KASAU: Membangun Saling Pengertian Lewat Latihan Bersama GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - "Kita berharap lewat latihan bersama yang telah berjalan 51 tahun ini, terjalin salng pengertian anatar kedua negara," kata KASAU Marsekal TNI Yuyu utisna. &nb
  • Selasa,18 Desember 2018 - 00:17:46 WIB

    200 Persil Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Inhil dari Jokowi

    200 Persil Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Inhil dari Jokowi GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo usai menerima Gelar adat  "Datu Sri Setia Amanah Negara" dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau. Beliau, melanjutkan kegiatan de
  • Selasa,18 Desember 2018 - 00:13:19 WIB

    HM Wardan Pimpin Doa di Acara Pemberian Gelar Adat Jokowi

    HM Wardan Pimpin Doa di Acara Pemberian Gelar Adat Jokowi GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dalam kunjungan kerjanya Presiden RI ke-Pekanbaru melaksanakan berbagai kegiatan salah satunya menerima Gelar adat  "Datu Seri Setia Amanah Negara" dari Lembaga Adat Mel
KABAR TERKINI
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker