Daerah

Aksi Bela Rakyat Jilid II, Massa Duduki Kantor DPRD Inhil

GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Aksi demonstrasi jilid II memperjuangkan hak rakyat kembali digelar oleh Aliansi Pemuda Mahasiswa Inhil (APMI). Aksi unjuk rasa tersebut terkait anjloknya harga kelapa rakyat yang sebelumnya berkisar 3.000, dan hari ini hanya 1.200 yang membuat masyarakat menjerit. div>

 
 

Aksi ini merupakan kali kedua, setelah sebelumnya APMI juga menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Indragiri Hilir, Selasa (17/4/2018) kemarin. Hari ini massa aksi duduki Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (25/4/2018).

 

Kedatangan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam APMI tersebut disambut Wakil Ketua DPRD Ir. Syahruddin dan H Mariyanto serta beberapa anggota dewan. Turut hadir juga Pjs Bupati Inhil H Rudiyanto, berkumpul dihadapan kantor DPRD Inhil Jalan Soebrantas, Tembilahan.

 

Dalam orasinya, masa aksi meminta pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek dalam permasalahan harga kelapa yang mengalami penurunan di saat memasuki bulan puasa. Apabila gagal, agar pemerintah menurunkan biaya pendidikan bagi para anak petani dan yang terakhir, meminta pemerintah membuat regulasi tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik daerah yang khusus mengolah hasil turunan kelapa. 

 

Tuntutan yang disampaikan korlap AMPI tersebut sempat tidak ada solusi dari pihak wakil rakyat dan pemerintah daerah, sehingga unjuk rasa itu sempat memanas karena keinginan mereka belum mampu dikabulkan. Massa pun memaksa untuk masuk ke dalam gedung wakil rakyat yang sempat dihalangi. Akhirnya salah seorang anggota DPRD Inhil akhirnya melunak hati massa untuk duduk bersama di ruangan rapat paripurna.

 

Para mahasiswa tersebut berbondong-bondong memasuki gedung DPRD, dan akhirnya dilaksanakannya 'sidang rakyat'. Aksi unjuk rasa akhirnya berjalan lancar dan terkendali berkat pengamanan dari aparat kepolisian dan Satpol PP Inhil.

 

Sebelumnya, AKSI BELA RAKYAT SEMPAT DITUDING DITUNGGANGI KEPENTINGAN POLITIK.

 

Untuk menepis isu tersebut, para pendemo membakar tiga foto Paslon Bupati dan Wakil Bupati, sebagai bukti tidak adanya kepentingan politik dalam aksi mereka. Bahkan mereka membantah ditunggangi oleh oknum elit politik, bahkan aksi mereka murni bela rakyat.

 

"Kami masyarat kecil, harga kelapa kami itu sangat anjlok, kami merasa kesulitan harga kebutuhan tidak sesuai dengan harga kelapa," kata Sucipto, petani kelapa Desa Jungangan, dihadapan wakil rakyat. Tampak juga enam orang mahasiswa mengenakan topeng wajah para Paslon Bupati dan Wakil Bupati dengan coretan merah.

 

"Tolong perhatikan kami pak, kami sangat kesulitan dengan harga kelapa yang sangat rendahnya, saya mohon kepada dewan mewakili masyarat, saya mohon anggota dewan dapat membantu kami," tandasnya.

 

Pjs Bupati Inhil dalam audensi mengatakan permasalahan turunnya harga kelapa saat ini, imbas dari turunnya harga kelapa di Pasar Dunia. Tidak hanya itu dijelaskannya, negara-negara penampung kelapa seperti Malaysia dan Thailand juga memasuki masa panen. Sehingga permintaan dari perusahaan luar negeri melemah.

 

Reporter: Daud M Nur

 


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar