GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - PJs Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Rudyanto menyatakan bahwa memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada serta memperkokoh netralitas birokrasi sangat diperlukan sesuai tujuan umum Rakernas penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

"Pertama, kita perlu menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada, untuk itu perlu transparansi dalam penggunaan dana hibah," ucap Rudyanto di Tembilahan, kemaren. 

 

Hal lain yang dinilai juga diperlukan yakni mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

 

Selain itu, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

 

"Sesuai dengan substansi dari rakornas tersebut, saya memiliki harapan yang besar. Baik itu kepada para kandidat beserta tim pemenangan juga secara luas kepada masyarakat Inhil agar dapat senantiasa menjaga kondusifitas situasi Pilkada dalam setiap tahapan,"harapnya. 

 

Jika sejumlah poin tersebut dapat terpenuhi, maka diyakini Rudyanto dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat.

 

"Terutama disaat-saat pelaksanaan pesta demokrasi tengah berlangsung," tambahnya.

 

Tak lupa ia mengimbau kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode mendatang untuk senantiasa menciptakan situasi kondusif dalam tahapan kampanye Pilkada serentak.

 

Begitu  juga tim pemenangan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga kita dapatkan pemimpin yang benar-benar membawa Inhil ini lebih maju lagi," kata Rudyanto.(adv)