Pemprov Riau Dituding Setengah Hati Alokasikan Perhutanan Sosial


Dibaca: 968 kali 
Kamis,06 September 2018 - 14:33:06 WIB
Pemprov Riau Dituding Setengah Hati Alokasikan Perhutanan Sosial
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) sorot dan tuding Pemerintah Provinsi Riau tak komitmen mengelokasikan lahan perhutanan sosial (PS). Bahkan mereka menilai Pemprov Riau bersikap separuh hati terkait komitmen tata kelola hutan seperti pencanangan program pemerintah pusat. 
 
Demikian disampaikan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama Mitra Insani saat menggelar media briefing, Kamis (6/9/18). Mereka mengatakan Pemrov separuh hati, padalah sumber daya alam hutan menempati peran sangat penting untuk mempertahankan sistem kehidupan serta mempertahankan daya dukung lingkungan yang cukup bagi manusia di Riau.
 
Padahal terkait dengan tata kelola kehutanan, pemerintah telah menerbitkan program perhutanan sosial. Dalam program ini, pemerintah mendorong semangat hutan lestari dan rakyat sejahtera. Konsep dasarnya adalah pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan atau menghutankan kembali kawasan hutan yang rusak dengan pola kemitraan. Negara memberikan akses lahan hutan yang rusak untuk mengelola dan menghutankan kembali dan mencarikan pembiayaanya sehingga rakyat bisa berdaya.
 
Namun Herbet menilai pencapaian target PS di Riau masih kecil. Dari luasan indikatif PIAPS Provinsi seluas 1,42 juta hektare (ha), "Saat ini hanya baru 6 persen ijin PS yang diterbitkan di kawasan seluas 84,885 hektare," ungkap Herbet Direktur YMI dalam paparannya saat diskusi media yang bertemakan "Komitmen Setengah Hati?"
 
Padahal pemerintah provinsi dan pusat harus memberikan dukungan yang nyata dan signifikan untuk pencapaian dan implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau.
 
Penggiat Perhutanan Sosial ini menyebutkan, hutan sosial ini diwujudkan dapat mengentaskan persoalan kemiskinan, konflik, dan kerusakan ekologis bagi masyarakat di sekitar dan di dalam hutan. 
 
Kondisi ini sangat disayangkan Mustafa, tokoh masyarakat Kelurahan Sapat, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Karena bagaimana pun perhutanan Sosial memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat perdesaan.
 
Apalagi, tambahnya, ekonomi masyarakat Inhil pada umumnya dalam keadaan sulit menyusul anjloknya harga kelapa serta maraknya aktivitas perikanan ilegal, seperti penangkapan ikan menggunakan pukat harimau dan racun/tuba. "Mata pencarian masyarakat Inhil menyoritas adalah petani dan nelayan," tukasnya.
 
Oleh sebab itu, diskusi ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Riau (1). Menjadikan dan memuat isu Perhutanan Sosial dalam arah kebijakan Pembagunan
Daerah (RPJMD) 2019 -2023. lsu Perhutanan Sosial harus dimuat dan diterjemahkan dalam Arah Kebijakan, Prioritas Program, dan Anggaran Daerah tahun 2019 - 2023.
 
(2). Mereview dan merevisi struktur kelembagaan Tim Teknis Pokja PPS di tingkat Provinsi dengan mengutamakan personel yang memiliki keberpihakan dan leadership pada pencapaian PS.
 
(3). Pemerintah Provinsi dalam hal ini DisLHK tetap menindaklanjuti usulan PS yang ada
dengan mengacu pada PermenLHK No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial.
 
Sedangkan untuk Pemerintah Pusat/Kementerian LHK diminta untuk segera menerbitkan aturan khusus pengakuan PS diwilayah gambut untuk menjawab kebutuhan hadirnya aturan yang mengatur dibolehkannya Perhutanan Sosial di kawasan gambut.**
 
Editor: Arif Wahyudi

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,19 Juli 2019 - 17:24:23 WIB

    Kapolri Didesak Evaluasi dan Pecat Kapolda Riau Serta Kapolres Kampar

    Kapolri Didesak Evaluasi dan Pecat Kapolda Riau Serta Kapolres Kampar GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Konflik antara masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan PT Bumi Sekar Alam Lestari (SBAL) mengakibatkan kekerasan antara aparat Brimob dan warga di de
  • Senin,15 Juli 2019 - 17:45:23 WIB

    Warga : PT SBAL Gunakan Brimob Halau Masyarakat Tuntut Haknya

    Warga : PT SBAL Gunakan Brimob Halau Masyarakat Tuntut Haknya GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Anton, perwakilan masyarakat di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau menyatakan bahwa saat ini PT Bumi Sekar Alam Lestari (SBAL) menggunakan aparat Brimob untuk men
  • Kamis,04 Juli 2019 - 15:59:38 WIB

    Walikota Didesak Minta Maaf kepada Keluarga Korban Banjir

    Walikota Didesak Minta Maaf kepada Keluarga Korban Banjir GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Gabungan organisasi pecinta lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Sedia Payung (KSP) mendesak Walikota Pekanbaru Firdaus, MT untuk menyatakan permintaan maaf secara terbuka terhadap kelua
  • Selasa,02 Juli 2019 - 18:09:04 WIB
    Dugaan Perambahan PT Torganda:

    Aktivis Amperra Desak Polda Usut Oknum Dinas Kehutanan

    Aktivis Amperra Desak Polda Usut Oknum Dinas Kehutanan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Puluhan aktivis Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Rakyat (Amperra) Riau, Selasa siang (2/7/2019), mendatangi dan melakukan aksi unjurkasa damai di gerbang kantor Direktorat Reserse Kriminal Khu
  • Kamis,27 Juni 2019 - 15:34:07 WIB

    Walhi : Walikota Lebih Pentingkan Bangun Gedung Ketimbang Tanggulangi Banjir

    Walhi : Walikota Lebih Pentingkan Bangun Gedung Ketimbang Tanggulangi Banjir GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wilayah Riau menilai Walikota Pekanbaru Firdaus lebih mementingkan membangun gedung perkantoran daripada menanggulangi masalah banjir yang melanda setiap
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker