"Apa yang kami lakukan adalah mengingatkan agar DPRD dapat mengambil kebijakan anggaran pro rakyat, khususnya petani kelapa," sebutnya di Kantor DPRD saat aksi.

 

Hal yang menjadi tuntutan dari APMI dalam aksi ini ialah dilaksanakannya program industrialisasi untuk komoditas kelapa, yang mana terdapat produk turunan berbahan baku kelapa untuk perbaikan perekonomian masyarakat petani kelapa.

 

AKSI DEMO HAMPIR DIBUBARKAN OLEH APARAT

 

Aksi demontrasi hampir dibubarkan pihak kepolisian karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian Polres Inhil.

 

Wakapolres Inhil, Kompol Afrizal Asri yang datang ke lokasi saat demo telah berlangsung menuturkan tidak ada surat pemberitahuan aksi kepolisian.

 

"Mahasiswa seharusnya tau aturan, tiga hari sebelum aksi harusnya masukan surat ke kepolisian," sebut Waka

 

Boboy mengatakan, alasan mereka tidak meminta izin dari pihak kepolisian dikarenaka waktu yang tidak memungkinkan. 

 

"Keputusan untuk turun demo ini kurang dari 24 jam, sedangkan untuk surat itukan dua hari sebelum aksi sudah harus masuk ke kepolisian. Kita baru tau kalau hari ini rencananya ada penandatangan KUA PPAS APBD Inhil 2019, makanya kita langsung turun," kata Boboy.

 

Namun aksi yang hampir ricuh tersebut dapat ditenangkan dengan kehadiran Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam. Kedatangan Ketua DPRD kala itu mampu meredakan amarah massa APMI di gedung wakil rakyat Kabupaten Inhil.

 

Dani mengatakan DPRD telah menggodok rancangan anggaran sekitar 32,5 miliar untuk kepentingan perkebunan kelapa ralayat.

 

"Kami tidak menutup mata, kami telah mencarikan solusi dengan menganggarkan 32,5 m untuk perkebunan kalapa," sebutnya

 

Reporter: Daud M Nur