Usut Tuntas Lahan 2.800 Hektare Sinama Nenek Selama Dikuasai PTPN V


Dibaca: 674 kali 
Jumat,21 Juni 2019 - 22:15:20 WIB
Usut Tuntas Lahan 2.800 Hektare Sinama Nenek Selama Dikuasai PTPN V Eddy Akmad RM
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Tokoh masyarakat dan mantan anggota DPRD Riau, Eddy Akmad RM meminta agar penegak hukum juga mengusut tuntas lahan Sinama Nenek di Kabupaten Kampar selama dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Pasalnya areal perkebunan sawit seluas 2800 hektar itu dikuasai secara ilegal dan bukan dinikmati oleh masyarakat setempat. 
 
Dengan keluarnya keputusan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Mei 2019 di Jakarta lalu, dan memberikan kepada lahan 2800 hektar yang dikuasai PTPN V kepada masyarakat setempat, bukan berarti persoalaan hukum dalam penguasaan ilegal itu terhapus begitu saja. 
 
"Kami masyarakat di Riau memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kebijakan Presiden Jokowi untuk mengembalikan lahan Sinama Nenek kepada masyarakat yang sekian tahun dikuasai oleh PTPN V. 
 
Namun kami juga meminta agar aparat hukum untuk menyelidiki selama lahan itu dikuasai secara ilegal siapa saja yang menikmati hasilnya" kata Eddy RM kepada Gagasan Jumat petang (1/6/2019).
 
"Kita patut mempertanyakan, ke mana hasil itu apakah masuk ke kas negara atau dinikmati oknum-oknum tertentu," ujar dia.
 
Karena tegas Eddy RM lagi, lahan tersebut dikuasai secara ilegal, PTPN V sendiri lanjutnya tidak hanya sekedar mengembalikan lahan itu kepada rakyat, melainkan juga harus mengembalikan hasil kebun yang sudah bertahun-tahun itu berproduksi kepada rakyat.
 
Sementara itu, berdasarkan pernyataan Dirut PTPN V Jatmiko kepada wartawan di Pekanbaru ia mengatakan, akan mematuhi keputusan Presiden Jokowi tersebut.
 
Kata dia, lahan sawit 2.800 ha yang selama ini dikelola PTPN V akan dikembalikan ke masyarakat lagi.
 
"Saya tegaskan bukan PTPN V yang menyerahkan ke warga, tapi kita mengembalikan lahan ke pemerintah. Nanti pemerintah yang menentukan siapa warga yang berhak menerima," kata Jatmiko dikutip dari detik.com.
 
Berangkat dari pernyataan tersebut, kata Eddy RM, dirinya menduga bahwa PTPN V juga harus bertanggungjawab karena menguasai dan menikmati hasil buah sawit 2800 hektar selama berkonflik.
 
Untuk itu, tegas Eddy RM lagi, agar persoalaan dalam lahan 2800 hektar Sinama Nenek ini terang benderang, penegak hukum harus mengusut tuntas pihak-pihak yang harus bertanggungjawab.
 
"Jangan nanti ketika bapak Presiden Jokowi memberikan sertifikat kepada masyarakat di tanah Sinama Nenek itu masih menyisahkan persoalaan" tutup Eddy RM.
 
Reporter Nurul Hadi
Editor Arif Wahyudi  

Akses gagasanriau.com Via Mobile m.gagasanriau.com
TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat,19 Juli 2019 - 17:24:23 WIB

    Kapolri Didesak Evaluasi dan Pecat Kapolda Riau Serta Kapolres Kampar

    Kapolri Didesak Evaluasi dan Pecat Kapolda Riau Serta Kapolres Kampar GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Konflik antara masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan PT Bumi Sekar Alam Lestari (SBAL) mengakibatkan kekerasan antara aparat Brimob dan warga di de
  • Senin,15 Juli 2019 - 17:45:23 WIB

    Warga : PT SBAL Gunakan Brimob Halau Masyarakat Tuntut Haknya

    Warga : PT SBAL Gunakan Brimob Halau Masyarakat Tuntut Haknya GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Anton, perwakilan masyarakat di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau menyatakan bahwa saat ini PT Bumi Sekar Alam Lestari (SBAL) menggunakan aparat Brimob untuk men
  • Kamis,04 Juli 2019 - 15:59:38 WIB

    Walikota Didesak Minta Maaf kepada Keluarga Korban Banjir

    Walikota Didesak Minta Maaf kepada Keluarga Korban Banjir GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Gabungan organisasi pecinta lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Sedia Payung (KSP) mendesak Walikota Pekanbaru Firdaus, MT untuk menyatakan permintaan maaf secara terbuka terhadap kelua
  • Selasa,02 Juli 2019 - 18:09:04 WIB
    Dugaan Perambahan PT Torganda:

    Aktivis Amperra Desak Polda Usut Oknum Dinas Kehutanan

    Aktivis Amperra Desak Polda Usut Oknum Dinas Kehutanan GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -- Puluhan aktivis Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Rakyat (Amperra) Riau, Selasa siang (2/7/2019), mendatangi dan melakukan aksi unjurkasa damai di gerbang kantor Direktorat Reserse Kriminal Khu
  • Kamis,27 Juni 2019 - 15:34:07 WIB

    Walhi : Walikota Lebih Pentingkan Bangun Gedung Ketimbang Tanggulangi Banjir

    Walhi : Walikota Lebih Pentingkan Bangun Gedung Ketimbang Tanggulangi Banjir GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wilayah Riau menilai Walikota Pekanbaru Firdaus lebih mementingkan membangun gedung perkantoran daripada menanggulangi masalah banjir yang melanda setiap
KABAR POPULER
KANTOR PUSAT:
Jl. Kertama Marpoyan Damai Perum Nusa Indah A48 Pekanbaru, Riau. 28125
Email: [email protected]
DOWNLOAD APP GAGASANRIAU.COM

  
tembilahan situspoker situspoker agenpoker daftarpoker reviewpoker pokerterbaru poker