[caption id="attachment_4251" align="alignleft" width="300"] sekretaris jenderal PAN Zulkifli_hasan_gagasanriau.com[/caption]

gagasanriau.com ,Pelelawan- Terkait Kunjungan Kerja (Kunker) Menteri Kehutanan Zulkufli Hasan di perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara milik Sukanto Tanoto pada Senin (26/8) kemarin mendapat kritikan tajam dari pegiat lingkungan hidup yang ada di Propinsi Riau, mereka menilai apa yang dilakukan Zulkfli Hasan pada kunker itu tidak ada esensinya dengan tugas dan tanggung jawab nya sebagai pejabat negara.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Jikalahari Muslim Rasyid melalui Divisi Komunikasi dan Informasi Made Ali , Selasa (27/8) mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Menteri Kehutanan dalam Kunjungan kerjanya di RAPP adalah cerita ngalor ngidul alias ngaco tanpa mengemban tugas menyelesaikan masalah kehutanan yang berada dibawah tanggung jawabnya.

“Kunker Menhut itu jelas sekali ngalor ngidurnya, masa pejabat negara Kunker ke perusahaan yang bermasalah malah memuji muji pula, padahal dia (Zulkifli) itu tahu banyak konflik yang terjadi di Riau ini yang disebabkan oleh keberadaan RAPP” ungkapnya

Lebih lanjut dikatakan Made, seharusnya jika Menhut datang dengan nama kunker maka terlebih dahulu orang nomor satu di Kementerian Kehutanan itu mencabut SK 180 tentang izin perambahan hutan di Pulau Padang, karena di situ masalah besar terjadi saat ini.

“Kalau Menhut datang ke RAPP, memuji muji dan serta merta mengabaikan persoalan yang sesusngguhnya terjadi di Pulau Padang saat ini, kelihatan sekali nuansa politiknya” lanjutnya

Masih menurut Made, sikap ngaco yang ditunjukkan oleh politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam rombongan kunker di RAPP dengan membawa Jon Erizal dan Mambang Mit yang saat ini tengah berjuang memperebutkan hati masyarakat untuk duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur itu.

“Kalau mau kunker jangan bawa bawa JE dan MM, tapi kalau mau datang atas nama Partai jangan bawa nama kunker” tegasnya

Hal yang sama juga dikatakan pegiat lingkungan Hidup Bambang Azwandi SE, yang menyebutkan kedatangan Zulkifli Hasan sebagai Menhut yang bertubi tubi ke Pelalawan dengan menggandeng RAPP itu jelas seklai pejabat negara ini telah mengabaikan kepentingan masyarakat yang sering terabaikan haknya oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto itu.

“Kunjungan ini bagian dari proses lobi lobi RAPP dengan Menhut, ada kepentingan politik/partai  jelang Pilgubri, Pileg dan Pilpres yang dibawa Zulkifli Hasan itu, RAPP dicurigai menjadi ATM politiknya Partai PAN” bebernya

Jadi bisa dikatakan bahwa kunjungan Menhut di RAPP itu telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat negara. “Seharusnya dia membawa kepentingan masyarakat” tandasnya

Bambang memberi alasan, kepentingan masyarakat yang terabaikan karena adanya sikap monopoli lahan yang dilakukan oleh RAPP , sehingga berkurangnya perkebunan untuk menghidupi masyarakat dan memperkecil ruang hidup satwa yang ada di hutan.

“Rentetan cerita memilukan yang terjadi di Riau ini karena adanya monopoli lahan yang dilaukan oleh RAPP, untuk itu Menhut harus mencabut SK 180 yang memberikan hak bagi RAPP memmperluas sumber bahan baku kertasnya dari hutan alam,” pungkasnya.

Apon Hadiwijaya