[caption id="attachment_5125" align="alignleft" width="390"] Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) masih memiliki kepekaan yang tinggi terhadap penderitaan rakyat. Hari ini, kurang-lebih 30 orang dari mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Dahlan Iskan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[/caption]

gagasanriau.com ,Jakarta-Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) masih memiliki kepekaan yang tinggi terhadap penderitaan rakyat. Hari ini, kurang-lebih 30 orang dari mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Dahlan Iskan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut mereka, ketika menjadi Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan telah melakukan korupsi sehingga negara dirugikan Rp 37 triliun.

Ketika menjadi Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan memang berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa krisis listrik akan selesai paling lambat Juli 2011. Ia juga menargetkan akan membuat satu juta sambungan listrik baru di Indonesia.

Pemberitahuan soal ini dilakukan secara massif lewat berbagai media.. Tak perlu menunggu lama, PLN langsung kebanjiran tambahan permintaan listrik baru. Padahal, masalah krisis listrik belum bisa ditangani.

Untuk mengatasi dua masalah besar itu pun Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PLN menyewa genset besar-besaran kepada pihak swasta.

Dahlan diduga bersama-sama dengan temannya yang bernama William Taylor serta istri dan anak kandung Dahlan mendatangkan genset bekas dari Cina senilai Rp 700 miliar.

Genset-genset bekas itulah kemudian disewakan ke PLN untuk mengatasi krisis listrik. Anehnya, genset-genset untuk pembangkit listrik bertenaga diesel itu disewakan ke PLN tanpa prosedur lelang.

Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan, selain melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa, penggunaan genset sewa eks Cina ini juga boros bahan bakar dan bertarif mahal.

Pemakaian bahan bakarnya tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan jika menggunakan batubara atau gas. Namanya, barang bekas, genset-genset itu juga gampang rusak dan tak ada pula layanan purna-jualnya.

Akibatnya, sampai detik ini, banyak daerah di berbagai provinsi masih mengalami krisis listrik, seperti di Riau dan Sumatera Utara. Apalagi, akibat menyewa genset yang boros dan gampang rusak itu, seperti tertera dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, negara dan rakyat dirugikan Rp 37 triliun.

Itulah yang membuat berang Gempur sehingga mereka meminta KPK menyeret Dahlan Iskan untuk diminta pertanggung jawabannya. Bahkan, salah satu spanduk yang mereka bawa berbunyi “Tangkap & Hukum Mati Dahlan Iskan Perampok Uang Negara 37,6 T”.

Ketua DPR Marzuki Alie pada Selasa lalu (1/10) di Jakarta juga menyatakan kemarahannya terkait krisis listrik di Riau dan Sumatera Utara. "Tanya Dahlan Iskan, dulu berjanji 2012 bebas padam.

Kita sudah mengeluarkan puluhan triliun bayar sewa genset. Rupanya jadi proyek sewa genset saja, bukan ditindaklanjuti bangun power plant yang murah," ujar Marzuki.

asatunews