Daerah

Waduh! DPRD Riau Usulkan Gedung Baru, Padahal Gedung Lama Masih Layak

[caption id="attachment_3948" align="alignleft" width="300"]Kantor-DPRD-Riaugagasanriau.com Kantor-DPRD-Riau
gagasanriau.com[/caption]

gagasanriau.com ,Pekanbaru-Lagi-lagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau mengecam rencana pembangunan gedung DPRD Riau pada tahun 2014 nanti, dan menurut data yang rilis senilai 130 milyar rupiah. Pada tahun 2014 akan dianggarkan untuk Detail Enginering Design (DED) senilai 2 miliyar rupiah. FITRA Riau juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2013 ini sudah dilaksanakan program uji AMDAL pembangunan gedung DPRD Riau, dengan anggaran 600 juta rupiah. Sedangkan untuk anggaran gedung,Triono Hadi Koordinator FITRA Riau belum dapat merinci  secara pasti, karena menurutnya belum ada dalam APBD 2013 dan itu baru disusun dalam rencana APBD Riau pada tahun 2014 nanti. Namun menurut Triono informasi yang disampaikan oleh anggota DPRD anggaran itu mencapai 130 miliyar rupiah lebih dan Triono menambahkan kemungkinan akan dilaksanakan dengan anggaran multi years. "FITRA Riau, menolak perencanaan anggaran APBD untuk pembangunan gedung DPRD Riau karena anggaran APBD Provinsi Riau dengan nilai 130 milyar itu melanggar peraturan perundangan pasal 23 ayat 1 UU 45 bahwa keuangan negara itu disusun, secara terbuka , bertanggungjawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"tegas Triono kepada gagasanriau.com Minggu (8/12/2013). "Azaz transparansi dan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat itu, karena DPRD tidak pernah berkonsultasi, atau meminta tanggapan publik untuk membangun. Selanjutnya pembangunan dengan anggaran itu juga tidak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena hanya untuk dinikmati oleh para pejabat dan tidak mempertimbangkan manfaat, efisiensi"tambahnya. Triono menambahkan lagi bahwa perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan gedung baru DPRD itu juga bertentangan dengan pasal 4 UU 17 tahun 2003, tentang keuangan negara. Pasalnya, kata Triono anggaran keuangan negara itu secara fungsi harus berazaskan efektifitas, efisiensi, sementara, sekarang gedung DPRD Riau itu, sudah cukup dan belum mengharuskan untuk menambah pembangunan, meskipun anggota DPRD nya akan bertambah di tahun 2014 mendatang. Dijelaskan Triono hal ini karena banyaknya ruangan yang belum maksimal difungsikan, dan tingkat kehadiran anggota DPRD di kantor serta masih banyaknya alat-alat ruangan yang tidak difungsikan dengan baik oleh mereka. Selain itu rencana DPRD membangun gedung baru, itu bukan prioritas pembangunan di Riau, masih banyaknya wilayah-wilayah terisolir, dan anggaran publik lainnya yang membutuhkan. Triono menilai sudah cukup anggaran APBD Riau tersedot untuk membangun fisik-fisik yang tidak dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. Seperti pembangunan tugu-tugu, musieum, monumen, dan berbagai macam pembangunan lainnya yang anggota DPRD sendiri tidak bisa memberikan pilihan-pilihan dalam menyetujui,, "Anggota DPRD Riau yang menyetujui anggaran rencana pembangunan gedung itu, jelas membuktikan bahwa anggota DPRD itu tidak memikirkan yang seharusnya anggaran negara itu untuk didistribusikan kepada publik"kata Triono. "Kalau para anggota DPRD itu berfikir, maka meraka akan mendahulukan bagaimana membangun akses masyarakat 14 desa di Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu, yang ketika musim hujan begini aksesnya lumpuh total, dan mengancam keselamatan warganya"keluhnya. Selain itu FITRA Riau menyarankan agar DPRD Riau berfikir bagaimana memilih bagaimana 130 Miliyar itu digunakan untuk menambah fasilitas publik memenuhi kebutuhan listrik di daerah terisolir. Selain itu mendahulukan bagaimana fasilitas pendidikan di pedesaan dan pulau terluar itu dibenahi. "Dengan begitu jelas, jika anggota DPRD tidak membatalkan anggaran DED  2 milyar rupiah yang akan dianggarkan pada APBD 2014 besok, maka bisa dikatakan mereka tidak layak, untuk menjadi wakil rakyat"tegas Triono. "Karena DED itu, harus dibatalkan, karena itu formula kegiatan awal untuk menentukan anggaran pembangunannya kita meminta kepada Johar Firdaus, untuk menolak dan menghapus item rencana pembangunan gedung DPRD Riau"tukasnya.

Ady Kuswanto


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar