gagasanriau.com ,Pekanbaru-Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2013, tenyata ada temuan terkait dana bantuan sosial (Bansos) Nilanya sebesar Rp 3.906.050.000 (Rp 3,9 miliar) diduga disalurkan untuk organisasi fiktif. Rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang disampaikan Triono Hadi sebagai peneliti kepada Minggu (15/12/2013) malam ini, itu lebih dari 290 penerima bantuan sosial tidak dijelaskan siapa penerimanya, alamat, lengkap dan organisasi apa yang menerima. Kemudian sebagian lagi, sedikitnya 42 penerima tidak menerima bantuan sesuai kwitansi yang dilaporkan dan masih banyak modus-modus lain untuk menyelewengkan bantuan sosial tersebut. Dengan demikian jelas, penyelewengan anggaran bansos itu merupakan bentuk korupsi. Karena Pemko tidak bisa mempertanggungjawabkan penyaluran bansos tersebut. ''Perlu dikatahui juga, bahwa terdapat pengkoordinir proposal bantuan sosial di Pemko Pekanbaru. Bayangkan saja sebanyak 1.392 Proposal Bansos, hanya dikoordinir 32 orang saja,'' ujarnya. Satu orang paling sedikit mengkoordiniri, proposal mencapai 15 sampai 300 proposal. Pengkoordiniran itu, ada yang diketahui oleh pemilik lembaganya sebagian ada yang tidak diketahui pemilik. Dengan demikian, jelas yang disebut sebagai pengkoordinir itu adalah ''broker'' proposal. Jika dilihat dari pelaku tentu bermacam-macam ada ytang berasal dari masyarakat biasa, parpol dan bahkan pejabat itu sendiri yang mempunyai akses mudah mengajukan proposal. Menurut catatan Fitra Riau yang disampaikan kepada GoRiau.com, Minggu (15/12/2013) malam ini, pengembosan APBD melalui pos Bansos di Kota Pekanbaru bukan terjadi pada tahun 2012 ini saja. Melainkan ditahun 2011 lalu juga ada penemuan Rp 961 juta, dana bansos juga nihil dipertanggung jawaban. Dengan modus yang sama. Oleh karena itu, perlu disampaikan bahwa sepenuhnya penyelewengan ini ada kesalahan dari Pemko Pekanbaru yang tidak selektif dan berupaya menjadikan bansos sebagai bentu bagi-bagi jatah APBD. Selanjutnya juga, perlu kepada penegak hukum, harus menelusuri kemana aliran dana bansos ini yang tidak ada pertanggung jawabannya. ''Memang ini adalah hasil temuan BPK yang berhenti pada rekomendasi saja. Namun pihak Kejati atau Kejari atau polisi juga harus proaktif dong untuk menelusuri temuan itu,'' tambahnya. Karena bisa saja, rekomendasi yang diberikan oleh BPK ditindak lanjuti oleh Pemko, namun bisa saja melakukan manipulasi pertanggungjawaban. Mekanisme pengalokasian Bansos di APBD Pemko Pekanbaru itu jelas menyalahi peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan tata cara penyaluran bantuan baik hibah maupun bansos. Tahun, 2014 ini merupakan tahun politik, tentu bansos menjadi sumber seksi dijadikan alat untuk politik. Dengan demikian, kita meminta: - Penegak hukum Kejati, kejari dan polisi untuk mengusut pemain2, broker bansos di Pemko sebagaimana yang terdapat dalam LHP BPK RI. - Pemko Pekanbaru harus bertanggung jawab sepenuhnya atasa potensi korupsi di dana bansos tersebut. - Harus ada formula tatacara pengajuan dan pencairan bansos di pemerintah. Serta ada mekanisme baru agar bansos itu benar-benar menjadi stimulus pembangunan daerah, bukan untuk bagi-bagi uang rakyat untuk kepentingan tidak jelas. rilis