gagasanriau.com ,Pekanbaru-Tahun 2014 ini merupakan tahun politik, tentu Bantuan Sosial (Bansos) menjadi sumber seksi dijadikan alat untuk politik. Hal sehubungan dengan berdekatannya momen politik Pemilihan Legislatif ditahun 2014 ini. Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan Bansos di Pemerintahan Kota Pekanbaru FITRA melalui Penelitinya Triono Hadi menilai ada korelasinya dengan agenda politik di tahun 2014 mendatang. Terkait hal tersebut diatas FITRA mendesak agar pihak penegak hukum segera menindaklanjut temuan BPK. Dicontohkan FITRA agar penegak hukum Kejaksaan Tinggi(Kejati) Riau, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) dan polisi untuk mengusut pemain-pemain, broker bansos di Pemko sebagaimana yang terdapat dalam LHP BPK RI. Selain itu FITRA juga mendesak Pemko Pekanbaru harus bertanggung jawab sepenuhnya atas potensi korupsi di dana Bansos tersebut. Dan juga FITRA menyarankan harus ada formula tata cara pengajuan dan pencairan Bansos di pemerintah. Serta ada mekanisme baru agar bansos itu benar_-benar menjadi stimulus pembangunan daerah, bukan untuk bagi-bagi uang rakyat untuk kepentingan tidak jelas. Ady Kuswanto