gagasanriau.com ,Pekanbaru-Komisi D DPRD Riau  meminta Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) setiap program yang diusulkan Satuan Kerja (Satker) kepada Dewan. Tujuannya untuk mengetahui tujuan program yang direncanakan dalam anggaran APBD 2014. Seperti Dinas Sosial (Dinsos), Ketua Komisi D, Bagus Santoso menyebutkan banyak program yang bersifat organisasi dan penting. Namun RKA itu penting untuk mengetahui program tersebut secara rinci. Sementara kalau disampaikan secara lisan, tidak akan diketahui maksud dan tujuan program itu. 'Dinsos banyak program yang bersifat organisasi dan penting. Namun kita berharap usulan itu dilengkapi dengan RKA, tampa RKA, meski mereka menjelaskan secara lisan, tetapi kita tidak mengetahui secara rinci apa maksud program yang diusulkannya,' kata Bagus, Senin (16/12) Sekarang DPRD lebih hati hati menerima program yang diusulkan Satker. Supaya jangan menjadi efek buruk dikemudian hari bagi Satker dan anggota dewan sendiri. Contoh programnya bagus, namun isi kebanyakkan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial yang tidak bermamfaat, akan dicoret. Bagus Santoso   tertarik kepada program rumah layak huni terhadap masyarakat miskin. Namun Dinsos tidak bisa menjelaskan berapa Kepala Keluarga (KK) yang tergolong miskin di Provinsi Riau. Jika disalurkan bantuan maka pasti akan membuat kecemburuan sosial diantara masyarakat. Apalagi bantuannya berupa uang sebesar Rp 30 juta dan bukan berupa fisik. 'Jadi terhadap program rumah layak huni, kita minta kepada Dinsos untuk meminta data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) bukan berdasarkan usulan dari desa atau kecamatan. Setelah itu baru diprogramkan, berapa tahun target pendistribusian rumah layak huni terhadap masyarakat seluruh masyarakat miskin, supaya tidak ada kecemuburuan satu dengan yang lain,' sebut Bagus. Sementara itu Kadinsos Riau Mizwar Efendi SH, mengaku belum memiliki data jumlah masyarakat miskin secara keseluruhan. Namun untuk pertemuan berikutnya, ia berjanji akan berupaya melengkapi program tersebut. 'Saya akan upayakan penyerahan RKA setiap usulan program dan data masyarakat miskin.  Untuk data masyarakat miskin saya akui belum memiliki datanya secara keseluruhan,' terang Mizwar, yang mengusulkan anggaran APBD 2014 sebesar Rp 49,4 milyar.(Advertorial) rilis