GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau dinilai telah mengangkangi perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tuntutan masyarakat Desa Koto Aman terhadap PT Sekar Bumi Alam Lestari (S
GAGASANRIAU COM, PEKANBARU - Terjadi gesekan Fisik di lahan yang disengketakan oleh pihak perusahaan dan masyarakat. Memicu terjadinya bentrok antara security PT. BBSI dengan masyarakat Dusun IV Desa Tlg 7 Buah Tangga Kec Rakit Kulim.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Operasi gabungan pengamanan Hutan terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pihak Polri dan TNI membekuk 4 orang yang diduga melakukan perambahan hutan di kawasan Giam Siak Kecil, Desa Bukit Kerikil, Keca
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Isnadi Esman menyatakan lebih baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan niatnya ke Provinsi Riau, jika tidak menjalankan program Nawacitanya yang salah satunya ad
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) sebut PT Asia Pacifik Rayon (APR) pabrik pengolahan Viscose Staple Fiber (VSF) memproduksi serat rayon di Kerinci Kabupaten Pelalawan ancaman baru untuk kawasan gambut di Riau.
GAGASANRIAU.COM, JAKARTA — Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang terbit pada 19 September 2018, tidak jelas soal penegaka
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah Riau kembali mendapat laporan dari warga soal adanya hewan dilindungi yang terancam nyawanya. Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang terjerat di perbatas
GAGASANRIAU.COM , PEKANBARU — Organisasi Jaringan Kerja Penyelamata Hutan (Jikalahari) menilai kinerja Badan Restorasi Gambut (BRG) termasuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau merestorasi gambut tidak menunjukkan percepatan pemulihan dan pen
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Aktifis mahasiswa pecinta lingkungan bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI Riau mendatang Markas Kepolisian Daerah (Mapolda Riau Kamis 20 September 2018. Selain melakukan membentangkan spanduk dan orasi, mereka juga melapork
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Seorang warga Kulim Kota Pekanbaru bernama Dudung (36) pada Senin, 17 September 2018 menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan Kucing hutan _(Felis bengalensis)_ ke Balai Besar KSDA Riau untuk dilepasliarkan.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono menyatakan bahwa pada sore 16 September 2018, petugas pendamping Resort Duri menerima laporan dari masyarakat yang berada di kebun sawit dan berlokasi di
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Riko Kurniawan Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau menyatakan bahwa PT Diamon Raya Timber (DRT) sudah lalai mengawasi konsesinya. Pasalnya di areal konsesi tersebut ada aktifitas Ilegal Logging (Ilog
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Ibrahim, Manajer Humas PT Musim Mas, membantah terkait pemberitaan yang dimuat di gagasanriau.com, sebagaimana yang disampaikan oleh Sugianto SH, anggota Komisi II DPRD Riau.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Aktifis lingkungan mengkritik keras pernyataan Sugeng Priyanto Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Adminitrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terkait adanya dugaan PT Musim Mas menimbun sung
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sugeng Priyanto Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Adminitrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terkait adanya dugaan PT Musim Mas menimbun sungai dan menanami kepala sawit di aliran sungai i
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sugianto SH, anggota Komisi II DPRD Riau menilai Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau mandul tak berfungsi. Kebijakan yang dibuat untuk menyelamatkan kawasan gambut dari ekspolitasi
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sugianto SH, anggota Komisi II DPRD Riau meminta agar Dinas Perkebunan serta Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau untuk meninjau dan memberikan saksi kepada PT Musim Mas perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU -Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) sorot dan tuding Pemerintah Provinsi Riau tak komitmen mengelokasikan lahan perhutanan sosoal (PS). Bahkan mereka menilai Pemprov Riau bersikap separuh hati terkait komitmen tata kelola hu
SELATPANJANG - Sejumlah Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, Pulau Padang, Jum'at (4/8/18) siang mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau bersama organisasi lingkungan merilis video video langka yang menunjukkan Harimau Sumatera ( _Panthera tigris sumatrae_) sukses berkembang biak di alam liar yang merupakan h
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Semakin sempitnya ruang bagi hewan gajah karena kawasannya didominasi oleh perusahaan perkebunan sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) membuat hewan berbadan besar tersebut semakin tersingkir dari habitatnya.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Provinsi Riau, Sugianto bersama Ade Agus Hartanto, meminta agar pemerintah mengembalikan aset milik Rokan Grup.Pasalnya perusahaan tersebut sudah 16 tahun diputus bebas oleh Mahkamah Agung (MA), sesuai nomor: 2066
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Keberadaan PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH) terus mendapat sorotan dari Sugianto SH anggota Komisi II DPRD Riau. Pasalnya perusahaan asal Malaysia ini memiliki segudang masalah mulai dari pengrusakan lingkungan dengan menutu
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - PT Adei Platantaion Industry perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menggunakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) alias sertifikat gratis untuk menguasai 350 hektar lahan diduga
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - H. Sugianto SH, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Sugianto mempertanyakan penegakan hukum terhadap PT Adei Plantation and Industry, karena dinilai masih semena-mena terhadap peraturan di negara Indone
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Putra Petebe perwakilan masyarakat dari Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau menyatakan warga di tempatnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Republik Indon
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Aliansi Mahasiswa Peduli Lahan (AMPL) Riau mendesak PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) untuk membuka Rencana Kerja Usaha (RKU) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan aturan PP Gambut. Pasaln
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau dan tim berhasil melakukan perawatan medis terhadap Gajah yang merupakan satwa dilindungi berkelamin betina berumur sekitar 10 tahun. Gajah liar tersebut terkena jerat di di
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Masyarakat adat Kabun, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Provinsi Riau tetap menolak eksekusi dan membantah lahan yang saat ini dikuasai PTPN V yang ada di Desa Kabun, Kabupaten Rokan Hulu adalah milik Anak Kemenakan Datuk Pandak.
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Joni, Humas PT Nothern Yamano Technology Oil Resources mengaku pengeboran eksplorasi di Blok East Pamai ?di Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah mendapat izin dari Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hul
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Organisasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) yang belakangan ini getol menyoroti soal lingkungan dan perusahaan yang bergerak dalam penggunaan lahan skala massif. Tidak sepenuhnya dikatakan "bersih" pasalnya ad
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Harimau Sumatera yang berkeliaran di perkampungan penduduk dan sempat menewaskan warga di Kabupaten Indragiri Hilir terpantau di perkebunan milik PT SPA. Dimana Senin 2 April 2018 Pukul 09.30 Wib Harimau Sumatera tersebut sala
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Dua raksasa perusahan kertas yang beroperasional di Provinsi Riau, dikatakan oleh Koalisi Eyes on the Forest (EOF) bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673 Tahun 2014, hanya menguntungkan perusahaan Hutan Tanaman Indu
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Warga Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Senin (2/4/2018). Mereka mendesak agar operasional PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) d
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA) Riau bersama Kepolisian Resort (Polres) Rokan Hulu (Rohul) menyatakan telah mengamankan seekor macan dahan (Neofelis diardi).
Pasca keputusan Inkrah dari pengadilan, pabrik-pabrik yang beroperasi untuk tidak lagi membeli buah sawit perkebunan sawit dari kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura).
Lembaga Riset yakni TuK Indonesia dan Profundo menyebutkan bahwa Maybank adalah pemodal terbesar industri Kelapa Sawit. Dan Maybank membiayai perusahaan perkebunan sawit yang disinyalir punya andil besar dalam perbuataan pengrusakan lingkungan dan peramba
Masyarakat Desa Sotol Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan bersama organisasi lingkungan melaporkan dugaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh PT Mitra Unggul Pusaka (PT MUP) ke Polda Riau
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU-Upaya masyarakat adat suku Sakai, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, untuk mendapatkan keadilan atas lahan yang mereka tuduh dirampas pihak lain, agaknya mulai mendapatkan titik terang. DPRD Provinsi Riau berencana akan meman
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU-PT Bukit Batabuh Sungai Indah (PT BBSI) diduga telah menyerobot lahan milik masyarakat Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu).
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU-Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dikalahkan oleh PT Hutahean dalam penetapan Tersangka atas pelanggaran izin pengelolaan lahan perkebunan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingku
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU-Dalam aksi demonstrasi ratusan massa di Gedung DPRD Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (19/2/2018) siang, para pendemo melalui selebaran yang disebarkan melancarkan berbagai tuduhan untuk dua perusahaan, yaitu PT
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU-Ratusan mahasiswa gabungan melancarkan aksi demontrasi ke Gedung DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Senin (19/02/2018) siang. Dalam aksinya, mereka menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas tanah adat y
GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Petani Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, H Hasbi merasa dirugikan oleh pihak PT Tabung Haji Indo Plantation (PT. THIP) serobot lahan masyarakat tanpa izin.
Belum adanya tindakan lanjutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) untuk melakukan meninjau izin perusahaan yang menggunakan lahan di Provinsi Riau dipertanyakan oleh LSM
Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Menuntut keadilan (FMMK), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Selasa ( 30/01/2018). Mereka menuntut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dan legisla
Komisi III DPR RI menyatakan akan mengagendakan pemanggilan terhadap Kapolri, Kapolda Riau, dan Kapolresta Pekanbaru untuk pendalaman lebih lanjut terkait Poniman warga yang di Tersangkakan dalam kasus sengketa lahan di Rumbai.
Akibat kebijakan Zulkifli Hasan semasa menjabat Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebanyak 104 korporasi sawit yang selama ini ilegal, menjadi legal olehnya melalui SK 673 dan SK 878.
Kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ke Provinsi Riau dalam agenda Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dikritik keras oleh organisasi lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari).
GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Sari Hijau Mutiara (PT SHM) yang mengklaim memiliki hak untuk mengelola lahan seluas 20.000 Ha yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ditolak secara tegas oleh mayoritas masyaraka
Masyarakat yang tergabung dalam Forum Melayu Tanglo dari Desa Genduang hingga kampung Pangkalan Kulim Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ada oknum anggota DPRD setempat mendapat lahan perkebunan sawit pemberian dari PT Sari Lembah Subur (PT SL
Pasca diputuskan kalah dalam gugatannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) mengaku menghormati keputusan lembaga peradilan di Indonesia.
Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta yang memenangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait tidak terimanya perusahaan bubur kertas grup APRIL (Asia Pacific Resources International Limited) yakni PT
Isnadi Esman perwakilan dari Badan Pelaksana Pusat Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) yang juga warga dari Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berharap agar Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta memberikan putusan yang berpih
Kuasa hukum PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Andi Ryza Fardiansyah menilai kelompok masyarakat yang tergabung dalam nama Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae yang terdiri dari peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tidak paham pers
Puluhan intelektual dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menamakan diri Sahabat Pengadilan (Amici Curiae) memberikan pandangan kritis terkait perlawanan hukum yang dilakukan oleh perusahaan bubur kertas PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP)
GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Jikalahari, ICEL, TuK INDONESIA, Walhi dan beberapa tokoh nasional secara tegas meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin konsesi HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP, APRIL Grup).
Lembaga Swadaya Lingkungan bernama Profundo mengungkapkan latar belakang perlawanan PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) terkait kebijakan pemerintah pusat. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) meny
Karyawan PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH) kecewa dengan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan tersebut. Pasalnya hingga kini mereka masih ditempatkan di barak-barak beratap terpal seluas 2x3 meter untuk satu keluarga berjumlah 7 hingga 10 or
?GAGASANRIAU.COM, INHU - PT Runggu Prima Jaya dilaporkan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena mengkelola Perkebunan Kelapa Sawit tanpa adanya Izin di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau
Organisasi lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai penanganan hukum soal lingkungan hidup dan kehutanan saat ini masih jalan ditempat. Meskipun sebelumnya sempat hangat pasca penetapan Tersangka perusahaan perkebunan sawit di
PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau angkat bicara terkait pemberitaan yang sebelumnya di muat oleh GAGASANRIAU.COM.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pekanbaru turun ke jalan sebagai bentuk aksi solidaritas kepada petani di Kulon Progo Provinsi Yogyakarta.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta dalam menjawab gugatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Senin 11 Desember 2017, di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) meminta Pemerintah Pusat dan Daerah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap PT Langgam Inti Hibrindo (PT LIH).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyoroti perlakukan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan yang dinilai tidak manusiawi memperlakukan pekerjanya
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau melaporkan 4 perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) karena diduga proses penerbitan izinnya bermasalah dengan hukum.
Sumandi Siburian perwakilan masyarakat dari Kecamatan Pangkalan Kuras Desa Kesuma menyatakan bahwa pihak PT Arara Abadi menggunakan helikopter dan kekerasan fisik saat mengusir masyarakat yang hendak melakukan aksi protes atas pendudukan lahan konflik.
Masyarakat Desa Bukit Kusuma Kecamatan Pangkala Kuras bentrok dengan karyawan dan pihak keamanan dari PT Arara Abadi. Bentrok itu dipicu karena pihak masyarakat tidak terima dengan tindakan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) tersebut menanami kembali
Edy Gunawan warga dari Kabupaten Pelalawan menyampaikan bahwa masyarakat di desanya menemukan bahwa tanah pemakaman leluhur mereka dari Suku Tanglo sudah ditanami sawit oleh PT Sari Lembah Subur (PT SLS). Atas tindakannya, perusahaan perkebunan sawit grup
Asia Pacific Resources International Holding\'s Ltd. (APRIL) grup, sebuah perusahaan bubur kertas milik Sukanto Tanoto taipan terkaya nomor 10 se Indonesia kembali mendapat kritikan dari masyarakat.
Ratusan masyarakat Desa Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan melakukan aksi blokir jalan masuk perusahaan PT Arara Abadi Distrik Nilo Rabu (15/11/2017)
Puluhan massa yang menamakan diri Forum Pemuda Mahasiswa Nasionalis menyatakan bahwa PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) dibawah grup APRIL dan PT Arara Abadi Sinarmas grup sebagai pelaku pembalakan liar (illegal Logging).
Masyarakat di Kabupaten Pelalawan menduduki perkebunan sawit milik PT Sari Lembah Subur. Masyarakat setempat menilai perusahaan perkebunan sawit grup Astra tersebut dinilai bertindak sewenang-wenang.
Organisasi Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai PT RAPP dan APRIL Grup melanggar UUD 1945, hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hak Asasi Manusia Indonesia.
Provinsi Riau tak sepi dari kekecewaan warga. Setelah sebelumnya PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) dimana perusahaan HTI tersebut diduga membangkang dengan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) karena menolak merevisi Ren
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI menyatakan bahwa PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) berjanji akan tunduk dan patuh kepada pemerintah di Indonesia. Dengan sikap pembangkangan dilakukan perusahaan bubur kertas tersebut pasca
Warga Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyatakan bahwa ada masyarakat yang sehari-hari sebagai pekerja harian lepas dimobilisasi untuk ikut demonstrasi ke Pekanbaru pada Senin (23/4/2017). Masyarakat tersebut saat dimobilisasi demonstrasi ke Pekanba
Manajemen PT RAPP melalui rilis persnya menjawab soal adanya kekisruhan yang terjadi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Pasalnya perusahaan bubur kertas milik Sukanto Tanoto orang terkaya nomor 10 dari 150 orang di Indonesia ve
Pesan berantai soal kisruh antara PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beredar massif. Dimana pesan tersebut dikirim secara massal baik di Media Sosial (Medsos) maupun pesan di aplikasi Grup Whatapps m
Berbagai kalangan di Provinsi Riau menyatakan dan mendukung penuh pemerintah pusat mencabut izin PT Riau Andalan Pulp Paper (PT RAPP) di Bumi Lancang Kuning ini.
Corporate Communication Manager PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Jarot Handoko membenarkan bahwa pihaknya membuka lowongan kerja saat Job Fair di Hotel Merdeka 16 hingga 18 Oktober 2017.
PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) dituding hanya sedikit mempekerjakan putra daerah Kabupaten Pelalawan di perusahaan bubur kertas tersebut.
Isu yang berhembus seakan-akan perusahaan bubur kertas berhenti beroperasi terkait Permen Nomor 17 Tahun 2017, terbantahkan.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau 2017-2037 disinyalir ada perusahaan sawit dan cukong sawit yang menumpangkan lahan ilegal untuk dilegalkan.
Wakil Ketua Bidang Advokasi Lingkungan dan HAM Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Provinsi Riau Ricky Januari Nainggolan menyatakan hendaknya PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) harus tahu diri dan sadar hukum dengan kebijakan yang dikeluarkan ole
Keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memberikan sanksi tegas berupa surat peringatan ke-II terhadap PT.Riau Andalan Pulp and Puper mendapat dukungan dan sambutan hangat dari masyarakat Riau.
Organisasi lingkungan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menyatakan adanya kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah nyata dalam melaksanakan cita-cita Nawacita. Yakni komitmen atas Perhutanan Sosial (PS) dengan target 12,7 ju
Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai PT Riau Andalan Pulp And Paper (PT RAPP) hanya main gertak kepada pemerintah soal adanya isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) perusahaan tersebut. Pasalnya perusahaan tersebut hanya segilintir mempekerjakan kar
Warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut izin dua grup perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau. Pasalnya dua grup perusahaan bubur kertas itu lebih banyak tidak ada manfaatnya dari
Manajemen PT Sari Lembah Subur (PT SLS ) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini bungkam seribu bahasa. Perusahaan perkebunan sawit ini menurut warga setempat telah merampas lahan milik warga. Untuk menutupi kesalahan tersebut. PT SLS mem
PT Sari Lembah Subur (PT SLS ) kembali didemo oleh masyarakat. Perusahaan tersebut melakukan upaya paksaan dengan berbagai modus untuk menguasai lahan dari milik masyarakat.
Organisasi lingkungan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) takut dengan dominasi perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yakni grup Sinarmas dan grup PT Asian Pacific Resources International Holdings.
Carut-marut mulai terkuak dengan perusahaan perkebunan sawit milik negara ini. Dimana Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) V ini kembali terkuak kasusnya
Draft Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang akan disahkan oleh Pansus DPRD Riau aroma busuk penumpang gelap yang ingin menguasai lahan dan kawasan hutan di Bumi Lancang Kuning ini semakin kuat baunya
Revisi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Riau yang disusun dan berkoloborasi dengan Pemerintahan Daerah setempat oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau tidak lagi membahas adanya "tumpangan" konsesi yang "bermasalah".
Ratusan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menyatakan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau. Mereka mendesak agar wakil rakyat Riau itu mengatasi krisis yang mereka alami atas keberadaan PT. Sekar Bumi
Suhardiman Amby, Sekretaris Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diragukan pernyataannya bahwa ada 32 korporasi sawit diputihkan seluas 83 ribu hektar dalam usulan Draft RTRWP Riau 2016-2035 Pemprov Riau sudah dihijaukan kembali, bahkan jumlah
GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Inhil dibuat resah oleh ulah PT Krisna Kereta Kencana (PT. KKK) yang diduga melakukan pemasangan batas atau patok di areal kebun masyarakat yang masih produktif.
- Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional (PTPN) V di Kebun Tandun Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) didemo warga. Perusahaan perkebunan kelapa sawit BUMN itu dinilai tidak memberikan lapangan kerja dan menggaji buruh angkut dibawah ketetapan pemerintah daerah.