GAGASANRIAU.COM, BATAM -

" /> GAGASANRIAU.COM, BATAM -

"> GAGASANRIAU.COM, BATAM -

" /> GAGASANRIAU.COM, BATAM -

"> Said Syarifuddin Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

Said Syarifuddin Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

Redaktur2

Selasa, 10 April 2018 | 04:08:17 WIB

GAGASANRIAU.COM, BATAM -

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/2018).

Selain Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se - Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda Inhil, H Said Syarifuddin, FGD digelar guna menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se - Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

"Pada waktu itu, Sekda se - Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," tukas Sekda.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

"Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah," jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(ADV)

Said Syarifuddin Ikuti FGD Transparansi DBH di Batam

Berita Lainnya

Kawal Pembanguna Tepat Sasaran, Bupati Inhil Gelar Mitigasi dan Management Resiko Bersama BPKP

Polsek Rengat Barat Musnahkan PETI Didesa Pematang Jaya

Gas Pembangunan Skala Prioritas, Bupati Inhil: OPD Bekerja Lemah akan Dievaluasi

Bupati Inhil Kukuhkan Penambahan Masa Jabatan 193 Kepala Desa

Mendagri Paparkan Cara Tingkatkan PAD Daerah

Terkini

Bupati Inhil Beri Peringatan Khusus untuk Pengelolaan Anggaran Desa

Bupati Lepas 41 Atlet, Pelatih, dan Official ke Kejurprov VII Riau, Prestasi dan Sportifitas Junjung Tinggi

Antisipasi Banjir, Bupati Inhil Turun ke Jalan Tinjau Langsung Pembangunan Drainase

Terjerat Kasus Penipuan, Oknum Polisi Dipecat, Kapolres Inhu Pimpin Upacara PTDH

Usai 40 Hari Mengabdi, Mahasiswa KKN MAS 2025 Resmi Dilepas di Desa Tualang