GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Evaluasi terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi sorotan kalangan legislatif. Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi, meminta agar proses evaluasi dilakukan secara obyektif dan mengacu pada kinerja nyata para pejabat.
Menurut Ayat, pejabat eselon II memiliki peran strategis dalam membantu Gubernur dan Wakil Gubernur menjalankan roda pemerintahan. Karena itu, sudah sepatutnya evaluasi tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi ajang mengukur kemampuan dan kontribusi mereka.
“Evaluasi harus dilakukan obyektif, benar-benar berdasarkan kinerja. Supaya bisa dilihat siapa yang bekerja dan siapa yang tidak,” kata Ayat.
Ia menegaskan, hasil evaluasi ini penting untuk menjadi acuan dalam penempatan atau rotasi jabatan. Dengan demikian, pejabat yang memang mumpuni akan tetap diberi kepercayaan, sementara yang dinilai kurang maksimal bisa digantikan dengan yang lebih siap.
Ayat juga menyinggung kondisi keuangan Riau yang baru-baru ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan dari audit tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa aparatur di tingkat eselon II perlu lebih bertanggung jawab dan profesional.
“Kita ingin ke depan, pejabat yang membantu kepala daerah itu benar-benar punya kapasitas dan integritas. Jangan sampai yang tidak layak justru dipertahankan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan dan aparatur sipil negara, Ayat berharap evaluasi ini juga bisa menjadi momentum pembenahan birokrasi secara menyeluruh di Pemprov Riau.
Di tengah tantangan defisit anggaran dan sorotan publik terhadap pengelolaan pemerintahan, Ayat menilai reformasi internal menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas birokrasi.(*)