Izin RAPP Dicabut, Sawit Ilegal PT GSL Disikat, Satgas PKH Bongkar Borok Hutan Riau

Sabtu, 21 November 2026 | 10:55:30 WIB
Pemasangan plang di areal PT GSL oleh Satgas PKH

GAGASANRIAU.com, PEKANBARU -- Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat 20 November 2026 mengambil tindakan tegas terhadap dua korporasi.

Dua entitas yang terafiliasi dengan PT GSL dan PT RAPP kena hantam penertiban di Provinsi Riau.

Langkah tegas ini menyasar praktik kotor pemanfaatan kawasan hutan yang selama ini merusak lingkungan sekaligus menggerogoti aset negara.

Pabrik Sawit PT GSL Dituding Picu Perambahan Masif

Target pertama adalah pabrik kelapa sawit non kebun milik PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perusahaan tersebut terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

"Berdasarkan temuan, pabrik kelapa sawit PT GSL tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit " terang Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung dalam keterangan tertulis yang diterima GagasanRiau.com.

Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status 0berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ± 42 hektare.

Selanjutnya, area tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

Izin PT RAPP Dicabut: Gambut Terbakar, Tambang Ilegal, hingga Habitat Gajah Terganggu

Selanjutnya, secara paralel, Tim Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki luas areal kerja sekitar ± 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan.

Perusahaan ini telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.

"Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 " beber Anang.

Dijelaskan Anang, pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang.

Pelanggaran lainnya berupa perkebunan sawit seluas ± 18.362,74 hektare.

Ada pula bukaan tambang tanpa izin seluas ± 541,46 hektare.

Selain itu ditemukan kerusakan kawasan lindung seluas ± 211,54 hektare.

Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara " tegas Anang.

Selain itu tambah Anang, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Negara Klaim Tak Ada Toleransi, PR Besar Tata Kelola Hutan Menanti

Anang mengatakan langkah penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya.

Pemerintah melalui Satgas PKH terus memerangi berbagi bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya.

Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkini