Wabup Inhil Buka Forum SKPD

Gagasanriau.com.Tembilahan-Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) membuka secara resmi Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Utama Kantor Bupati Inhil Selasa (11/3).

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota DPRD Inhil, Asisten Setda Kabupaten Inhil, staf ahli bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Bagian.

"Pelaksanaan Forum SKPD ini harus memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD, serta rencana strategis SKPD," sebut Rosman Malomo dalam sambutannya.

Sambungnya lagi, Forum SKPD dapat menghasilkan Rancangan RKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN.

"Dengan kegiatan ini, kita berharap ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sebagai wahana persiapan materi menjelang pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Inhil, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Maret 2014," kata nya kembali.

Dalam pelaksanaan Forum SKPD tersebut, fokus pembahasan adalah mensinkronkan program dan kegiatan dari seluruh usulan kecamatan ke dalam Rencana Kerja SKPD dan menentukan sumber pendanaannya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Suhardiman menjelaskan, salah satu upaya dalam perencanaan pembangunan adalah melalui Forum SKPD.

Dimana, dalam Forum ini akan dibahas dan disinkronkan antara Rencana Kerja dari masing-masing SKPD dengan usulan kegiatan dari masyarakat, yang dihimpun pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, beberapa waktu lalu.

"Berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang kecamatan dan usulan seluruh SKPD untuk tahun 2015, diperoleh total usulan sebesar Rp 4,653 triliun lebih," terang Suhardiman, yang menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Inhil.

Apabila dibandingkan dengan kemampuan Anggaran Belanja Langsung, Hibah dan Bansos, serta bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa pada tahun 2014 sebesar Rp 1,255 triliun lebih, maka hanya lebih kurang 26,97 persen saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan.

"Untuk itulah, kita perlu menyusun perencanaan pembangunan, agar anggaran yang terbatas ini dapat digunakan secara efektif dan efisien," tandasnya. Ragil Hadiwibowo/Advertorial