Lambannya Penggunaan APBD Riau Pemprov Dan DPRD Rugikan Rakyat

Gagasanriau.com, Pekanbaru-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai lambannya penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 mengindikasikan Pemerintah Daerah dan legislatif tidak serius menjalankan roda pemerintahan.

"Ini adalah bukti pemerintah daerah baik ekskutif dan legislatif tidak serius dalam menjalankan roda pemerintahan"tulis Fitra Riau melalui rilis persnya ke redaksi Gagasanriau.com.

Ditambahkan FITRA Riau, prilaku lambatnya penyelesaian persoalan APBD baik oleh ekskutif dan legislatif dengan alasan yang tidak jelas itu benar-benar telah merugikan rakyat.

Kami dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau mencatat, hingga pertengahan maret tahun 2014 ini, masih ada dua kabupaten (Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu), yang belum mengesahkan APBD di DPRD"ungkap Usman Koordinator FITRA Usman.

Ditambahkan Usman terdapat empat daerah (Meranti, Inhil, Pekanbaru dan Dumai), yang masih dalam tahap verifikasi di tingkat Gubenur. Begitu juga di pemerintah Provinsi Riau yang hingga kini belum bisa menggunakan APBD 2014 karena terganjal SOTK.

Selain itu FITRA Riau mengkritisi bahwa Keterlambatan penggunaan APBD menunjukkan bahwa pemerintah (ekskutif dan legislative) tidak becus dalam mengelola keuangan daerah yang bersumber dari rakyat, dimulai sejak proses perencanaan awal penganggaran.

Lambannya pengesahan APBD di DPRD dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dilaksanakan secara transparan, patut dicurigai adanya permainan politik tidak sehat dalam proses pembahasan.

"Jadi Fitra Riau menduga lambannya pembahasan yang dilakukan hingga akhir februari 2014 itu, bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak, melainkan belum terakomodirnya kepentingan politik"ungkap Usman lagi.

Selain itu tidak efektifnya pembahasan di DPRD karena anggota DPRD juga sudah sibuk dengan kepentingan pencalegan. Akibatnya masyarakat yang di rugikan.

Lambanya pembahasan APBD tahun 2014, berakibat tidak berjalan dengan efektif roda pemerintahan, jelas berdampak merugikan rakyat. Karena, seharusnya rakyat sudah menikmati pembangunan – pembangunan fisik dan non fisik dari APBD namun hingga kini APBD belum jelas kapan akan digunakan"paparnya.

Ditambahkan Usman SILPA APBD tahun 2014 diprediksi akan semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan sejak Januari lalu, tentu akan berimbas pada tidak efektifnya penyerapan anggaran yang digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal itu akan berimbas SILPA akhir tahun akan semakin besar. Selain itu, program – program kegiatan dengan anggaran yang sudah dirancang tidak akan berjalan dengan baik karena dikejar deadline waktu.

Diakhiri rilisnya Fitra Riau mendesak Gubenur Riau untuk menolak dan mecabut izin cuti kampanye Bupati / walikota yang belum beres membahas APBD, yang mengakibat kerugian bagi rakyat, baik yang masih dalam pembahasan di DPRD maupun saat verifikasi di Gubenur Provinsi Riau.

Juga mereka meminta kepada Mendagri untuk mencabut dan menolak Izin cuti kampanye gubenur Riau dan wakil gubenur, yang belum beres persoalan APBD Provinsi Riau tahun 2014 yang juga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat atas anggaran.

Selain juga mereka menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan atas lambannya pembahasan anggaran APBD, menggugat pemerintah daerah.

Karena menurut FITRA lambannya pembahasan anggaran, tidak terlepas dari, tidak berfungsinya dengan baik anggota legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran di DPRD.
Dan untuk itu ditambahkan Usman tahun politik ini, menjadi momentum masyarakat untuk menghukum partai politik dan anggota DPRD yang mencalonkan diri kembali di Pemilu tahun 2014 ini, yang tidak beres dalam bekerja ketika menjabat sebagai anggota DPRD, dengan cara tidak memilihnya kembali pada pemilu mendatang.

Rilis